Kedudukan tim kerja adalah perangkat teknis yg berfungsi membantu tugas Ketua KP3S Jakarta terutama yang terkait dengan Teknis pelaksanaan guna mempercepat proses finalisasi pembentukan PPS yg seharusnya tinggal selangkah ini.
Pertemuan yang dilaksanakan di kediaman H.Zainul Arifin, anggota DPR RI Dapil 1 Pulau Sumbawa Fraksi Gerindra di kembangan, Jakarta Barat adalah untuk kedua kalinya.
Hadir dalam acara ini selain Tuan Rumah H.Zainul Arifin yaitu Ketua KP3S Jakarta H.Saleh Umar, Sekretaris KP3S Jakarta H.Abd Manan SH, Syafrudin Umar SH.sklgus mewakili Dr Sanusi karena sesuatu td bisa hadir, H.Najamudin,H.Syamsudin,H.Hikmah,H.Muhtar Hakim, Drs Mahfud HM Nur, Pengacara Muda Dian Prana Jaya SH,MH dan tokoh2 muda lainnya seperti Adi Irawan, Didi Suwardi Sekum Komunitas Pemuda NTB Jabodetabek, Herman dan dari milenial wanita saudari Emi Hikmawati.
Dalam pertemuan ini Ketua KP3S H.Saleh Umar beserta jajarannya mengharapkan kepada 3 anggota DPR RI Dapil 1 Pulau Sumbawa yang mempresentasikan keterwakilan masyarakat Pulau Sumbawa di Senayan yaitu H.Zainul Arifin (P.Gerindra),H.Syafrudin (PAN) dan H.Johan Rosihan (PKS) untuk segera melakukan langkah strategis di Dewan yang terhormat ataupun bersurat kepada presiden republik Indonesia untuk segera melakukan pencabutan memoratorium DOB (Daerah Otonomi Baru) dan menerbitkn PP Desertada dan PP Petada UU No.23 th 2014 pengganti UU No.32 th 2004.
Dan selanjutnya beliau H.Saleh Umar menegaskn bahwa di internal KP3S sendiri cukup solid dengan dukungan tokoh-tokoh nasional dari Pulau Sumbawa baik secara pikiran maupun materil dan diharapkn kondisi yg mulai stabil ini akan bisa membangun komunikasi yg lebih kondusif lagi.
Dalam pertemuan ini anggota DPR RI fraksi partai Gerindra H.Zainul Arifin mengatakan Bahwa Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) adalah Harga Mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. ini adalah perjuangan yang sangat panjang dan sangat melelahkan yaitu 22 tahun sejak di cetuskan awal tahun 2000an oleh para tokoh-tokoh nasional asal pulau Sumbawa yang berasal dari aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa umumnya (Sumbawa,Dompu,Bima), seharusnya urusan ini sudah selesai ditambahkan beliau.
Dan saya akan berjuang sekuat tenaga dan pikiran saya bersama 3 anggota DPR RI dari dapil 1 Pulau Sumbawa agar pemekaran ini segera direalisasikan oleh pemerintah pusat dan mengharapkan doa dan dukungan masyarakat pulau Sumbawa agar perjuangan ini segera menemui titik terang.
Seperti kita ketahui bersama bahwa Provinsi Pulau Sumbawa ini sudah lama sekali di perjuangkan oleh masyarakat NTB bagian Timur untuk memiliki provinsi sendiri untuk dimekarkan dari provinsi induk yaitu provinsi Nusa tenggara barat (NTB) yang berasal dari semangat reformasi untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat melimpah di pulau paling timur NTB ini.Dinamika itu, kata Saleh Umar, menunjukan bahwa sudah mulai ada kemajuan berarti, yaitu munculnya kesadaran kolektif masyarakat se Pulau Sumbawa untuk bangkit kembali semangat perjuangan guna meneruskan finalisasi PPS yang selama 6 tahun terakhir ini tersumbat karena momerandum atau penghentian sementara pembentukan Daerah Otonomi Baru.
Dalam catatan Saleh Umar, tersumbatnya proses pemekaran tersebut, hanya dialami PPS bersama 21 calon DOB lain yang sudah lulus ujian materi politik pada tahun 2014. Tapi, juga dialami 43 calon DOB lain yang sudah mendapatkan legalitas Ampres tahun 2013, termasuk calon DOB Kabupaten Lombok Selatan dan Kota Samawa Rea ikut tersumbat.
Keadaan ini, menurutnya diperparah dengan usulan ratusan calon DOB lain yang muncul belakangan, yang berdasarkan catatan Pemerintah, ada 325 calon DOB dan data administrasi di DPD RI sebanyak 173 calon DOB.
Karena itu, Saleh Umar mendukung sekaligus terus mendorong gerakan arus bawah yang mendesak Presiden Jokowi untuk segera membuka kran saluran pemekaran wilayah yang tersumbat selama 6 tahun terakhir ini adalah sah-sah saja.
Selaku Ketua KP3S dan Ketua Forkorda PP DOB se NTB, Saleh Umar menyatakan harapannya kepada Presiden Jokowi.
Beberapa tokoh yang hadir pada pertemuan itu mengharapkan hal yang agar provinsi pulau Sumbawa ini segera jadi provinsi tersendiri dan memoratorium DOB ini segera di cabut oleh pemerintah pusat (presiden Joko Widodo) dan di internal KP3S sendiri harus bersama-sama bersinergi untuk keinginan luhur itu,karena masyarakat pulau Sumbawa (Sumbawa, Dompu,Bima) sangat berharap agar PPS ini segera terbentuk dan memiliki pemerintahan sendiri untuk mengakomodir keinginan masyarakat Pulau Sumbawa.
Pertemuan ini dimulai dari jam 11.00 wib sampai jam 17.00 wib di kediaman Abuyat panggilan dikalangan masyarakat Bima kepada bupati kabupaten Bima diawal reformasi (2000-2005) H.Zainul Arifin,M,Si.(Rio Biro Dejabotabek)
Karena itu, Saleh Umar mendukung sekaligus terus mendorong gerakan arus bawah yang mendesak Presiden Jokowi untuk segera membuka kran saluran pemekaran wilayah yang tersumbat selama 6 tahun terakhir ini adalah sah-sah saja.
Pemunculan PPS pada tahun 2000 dan dideklarasikan pada14 Januari 2001 di TMII Jakarta, dan dipertegas kembali oleh KONGRES RAKYAT se Pulau Sumbawa pada 28 Febuari 2011 di Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari dinamika politik pemekaran wilayah yang merupakan perwujudan hak dasar masyarakat daerah se-Pulau Sumbawa dalam upaya meningkatkan fungsi pelayanan dan kesejahteraannya yang menurut Saleh Umar sudah teringgal jauh dari tetangganya masyarakat Pulau Lombok.
Selaku Ketua KP3S dan Ketua Forkorda PP DOB se NTB, Saleh Umar menyatakan harapannya kepada Presiden Jokowi.
Beberapa tokoh yang hadir pada pertemuan itu mengharapkan hal yang agar provinsi pulau Sumbawa ini segera jadi provinsi tersendiri dan memoratorium DOB ini segera di cabut oleh pemerintah pusat (presiden Joko Widodo) dan di internal KP3S sendiri harus bersama-sama bersinergi untuk keinginan luhur itu,karena masyarakat pulau Sumbawa (Sumbawa, Dompu,Bima) sangat berharap agar PPS ini segera terbentuk dan memiliki pemerintahan sendiri untuk mengakomodir keinginan masyarakat Pulau Sumbawa.
Pertemuan ini dimulai dari jam 11.00 wib sampai jam 17.00 wib di kediaman Abuyat panggilan dikalangan masyarakat Bima kepada bupati kabupaten Bima diawal reformasi (2000-2005) H.Zainul Arifin,M,Si.(Rio Biro Dejabotabek)
