Sumbawa Besar, NTB - Lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Satuan Pelaksana Operasi Sumber Daya Air (OP SDA) V Sumbawa, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I) Jalan Cenderawasih Sumbawa Besar, pada Selasa (11/10/2022).
FPPK Pulau Sumbawa menggelar aksi terkait dugaan tentang PT. Brantas ABIPRAYA (Persero) yang dibawa naungan OP V BWS NT 1 ada pihak ke 3 yang dikerjakan di lapangan.
"Tentunya, hal ini aksi yang kami lakukan ini merupakan bagian daripada pengawasan terhadap anggaran dari hasil pajak rakyat dengan senilai Rp 181 Miliar yang terbagi dari 13 titik Bendungan dari Pulau Sumbawa. 12 di Sumbawa, 1 yang di KSB," kata Ketua Lembaga FPPK Pulau Sumbawa Abdul Hatap, kepada awak media.
Permohonan kami, kata pria yang akrab disapa Hatap ini, tentang undang-undang keterbukaan informasi publik no 11 tahun 2008 mengenai tentang dokumuen informasi berhak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut melalui prosedural aturan yang disampaikan oleh OP V BWS NT 1 yaitu Pulau Sumbawa untuk memohon ke KPID artinya sudah kami penuhi. "Insyallah besok kami melengkapi berkas-berkas yang ada," tambahnya.
Diakuinya, hasil tersebut juga, ada penyampaian PPK untuk mengklarifikasi terhadap PT Berantas karena ada dugaan pihak ke 3 yang dikerjakan itu. "Itu ada monopoli yang disebabkan karena adanya persaingan usaha," cetusnya.
Lanjutnya, Harapan kami, pihak BWS juga di OP V ini tolong di indahkan berdasarkan berita acara kesepakatan bersama sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Apabila pihak OP 5 BWS NT 1 tidak memenuhi hal tersebut dari beberapa berita acara tersebut mungkin saya akan datangi ke kantor KPK seperti pemanggilan sebelumnya. "Yang di KPK itu kan saya diminta surat pemanggilan di KPK untuk menjelaskan terkait dengan BWS dan laporan yang lainnya di tahun 2020 dan 2021," ungkapnya.
Katanya, jumlah aksi yang dikerahkan sekitar 50 an orang. Dengan tidak adanya nanti misalnya terkait dengan kesepakatan bersama surat berita acara tidak di berikan kepada kami. "Kami akan datang aksi dan untuk menyampaiakan pernyataan sikap dan akan melaporkan ke Jakarta atas ada dugaan monopoli, saya akan datangi BPUK di Surabaya dan saya akan datang ke KPK untuk menyampakan hal ini," tegas Hatap.
"Anggaran Rp 181 Miliar ini jangan sampai di sini ada dugaan korupsi yang dikakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," sambungnya.
Saya sarankan, ujarnya, kepada PPK untuk disampaikan ke PT Berantas agar papan nama informasi dengan anggaran Rp 181 Miliar tersebut mohon di 13 titik tersebut mohon dipasangkan papan informasinya, misalnya jumlah ini, berapa anggarannya supaya masyarakat itu paham berapa anggarannya sekalipun pekerjaan ini bahwa senilai Rp 17 Miliar tapi bukti fisik yang dilapangan hanya Rp 7 Miliar kan ada adendum. Kan harus transparan. Dugaan kami ini, dengan adanya hasil investigasi 1 titik lapangan itu ada dugaan kami marap anggaran.Contohnya dalam portal. Dan nilai belasan juta kalau kita lihat dari itu ndak sesuai terus dari penanganan sedimentasi walaupun apa dibahasakan oleh PPK tadi kami belum menerima hal tersebut dari kurang lebih sekilo. Itu bukan sekilo kilomenter tapi setengah dekat dengan embung. "Harapan saya, kami dalam hal ini terus mengawasi, ini aksi pertama nanti akan ada jilid 2, jilid 3 ketika hal ini tidak tranparan karena anggaran ini dari hasil pajak rakyat," pungkas Hatap.
Saat dikonfirmasi langsung oleh awak media, Sat Operasional Meneger (SOM) PT. Brantas ABIPRAYA (Persero), Berino menjelaskan, RAB yang diserahkan oleh FPPK, kita tidak mengetahuinya soalnya kita menerima RAB itu langsung dari Kementrian PUPR. "Itu dari Kementrian langsung ke kita teken kontrak di situ. Itulah sebagai dasar yang sudah direncanakan sama pihak kementrian," katanya.
Yang kedua, kata dia, untuk masalah papan nama, ini sudah kita kerjakan cuma kita itu memesan pabrikasi sama pesen setiker dan bubut kerja kita sangat berat karena 13 lokasi. "Dari 13 lokasi ini kita dituntut 1 tahun setengah selesai dan tidak Multi Yers dan PCM sudah dilaksanakan sebelumnya di Mataram," ujarnya.
"Papan itu butuh proses pabrikasi sama stiker itu pesannya di luar dan di sini susah pesen setiker seperti itu yang bagus jadi kita datangkan dari luar lalu ini sudah proses dan sudah cetak semua sudah kita mau pasang dan diminta untuk revisi dan perbaiki," katanya.
Jadi untuk mengerjakan ini kita punya alat sendiri. Swakelola Jadi kita sewa alat buatan di Sumbawa dan di Lombok dan kita harus sewa dengan jam kerja alat. "Secara prosedur memang kita Berantas yang kerjakan tapi kita sewa alatnya aja," katanya.
Lanjutnya, kalau kita sewa alat memang kita sendiri yang mengatur. "Kita cuma butuh alatnya saja," katanya.
Dan yang terlibat di sana itu, PT-PT yang di sewa alat. "Disana alat kita pinjem untuk pekerjaan ini dan ada juga warga sekitar untuk seperti dam-dam truk, petani terkait dengan bendungan, air baik masa tanam maupun tidak tanam kita memperhatikan dengan cara di sosialisasikan," ujarnya.
Kami bekerja di sini kan semaksimal mungkin dengan mutu sebagus mungkin. "Dan kita juga tidak main-main menggunakan anggaran-anggaran ini, kita juga berfikir bagaimana untuk mengantisipasi kekeringan di Sumbawa ini," pungkas Berino.
Sementara itu, PPK OP V BWS NT I, Ifan Azwar Nasution mengatakan, terkait dengan monopoli, dirinya tidak mengetahui monopoli yang dimaksud seperti apa. Tapi secara aturan kontrak kita justru memang PT berantas itu diharapkan untuk melibatkan usaha-usaha kecil lainnya seperti kerjasama. "Selalu masyarakat itu minta dilibatkan dari awal, dari tenaga artinya kalau PT Berantas mencari alat dari Sumbawa sini saya rasa itu bagus menurut saya artinya mereka tidak mendatangkan alat jauh-jauh dari Jakarta dan secara kontrak itu harus melibatkan usaha kecil dan sangat mendukung komponen dalam negeri kita," katanya.
Untuk ketentuan plang papan proyek sebutnya, memang mengacu standar proyek PU itu aturannya. "Jadi ada standar papan nama proyek yang harus disiapkan. Kasus Permen itu barlaku untuk tanda tangan kontrak dalam hal ini baru saja ada tandatangan kontrak yang berjalan di 13 lokasi yang jauh," ujarnya.
Saya tadi, katanya, sesuai permintaan kita meminta mereka harus meletakkan papan proyek di tiap lokasi dan tadi ada permintaan khusus nilai untuk proyek dilokasi itu. "Mulai dari Bendungan Penyaring, Serading, Pernek, Olat Rawa, Muer, Brang Kolong, Kaswangi, Selantai, Sejarisatu, Muer, Lamenta, Labangka dan Mantar dan total 13 bendungan itu Rp 181 Miliar dan yang paling terbesar itu di Labangka," paparnya.
Untuk sosialisasinya, kata dia, juga sudah kita lakukan di masing-masing SKPD di Hotel Sernu. "Seperti kemarin pengosongan air di waduk Labangka, kita sosialisasikan dan itu semua ada berita acaranya," katanya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi langsung oleh media ini disela-sela waktu kegiatan pengamanan masa aksi unjuk rasa pihak Kasat Sabhara Polres Sumbawa AKP Mulyadi SH mengatakan, pengamanan massa aksi FPPK dari saudara Abdul Hatap, Polres Sumbawa menerjunkan personil sebanyak 50 personil gabungan baik Polsek maupun Polres untuk mengamankan situasi dan jalannya aksi. "Tujuan sesuai di surat permohonan di kantor PT Berantas dan di kantor BWS yang ada di Brangbiji ini," katanya.
"Alhamdulillah, sampai saat ini kami dari aparat keamanan bersama dengan Korlap, situasi aman dan kondusif," sambungnya.
Kami bersama Korlap menghimbau untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Kabupaten Sumbawa. "Tidak mengganggu pengguna jalan yang lain agar selalu tertib dalam melakukan aksi. Sesuai dengan perintah pimpinan kami melakukan aksi secara persuasif dan humanis tidak ada menggunakan gas air mata maupun peralatan yang lainnya," pungkas Mulyadi. (bgs)
