Mataram, NTB - di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tahun 2023 adalah tahun terakhir kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, untuk itu harus memastikan 3 hal yakni jalannya mantap, begitu juga cakupan irigasi maupun cakupan air bersihnya.
"Sampai hari ini, pencapaiannya sudah sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), contohnya, jalan mantap, ditargetkan disana 83 persen, sekarang kita sudah mencapai 84,1 persen. Ditahun terakhir ini, kita ingin mencapai target 85 persen,"demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB Ir. Ridwansyah, M.Sc. ketika ditemui media ini, Rabu (08/02/2022) di ruang kerjanya.
Kata Ridwan, untuk mencapai target 85 persen maka harus terus berupaya dalam menjaga jalan yang sudah mantap agar tetap mantap melalui pemeliharaan dan meningkatkan beberapa ruas jalan yang saat ini kondisinya rusak.
"Kalau tingkat kemantapan jalan di pulau lombok inikan sudah 90 an persen,"ungkapnya.
Sedangkan di Pulau Sumbawa, ruas jalan masih sekitar 70 persen saja, itupun kita masih harus fokus, karena selain di Pulau Lombok yang harus dipertahankan, juga harus dipertahankan beberapa ruas jalan di Pulau Sumbawa pula dengan cara harus di tingkatkan lagi biar semakin bagus.
"Sumber dananya tidak harus di APBD, itu dari dana APBN melalui dana DAK maupun dana-dana inpres jalan daerah,"terangnya.
Untuk itu putra asli Kabupaten Dompu ini berharap, agar ditahun 2023 ini kita bisa meningkatkan lagi ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu yang dianggap sudah sangat rusak parah. Bahkan pada bagian selatan Kabupaten Bima dan utara di Kabupaten Dompu, ada beberapa ruas jalan yang telah rusak termasuk di Lunyuk dan lainnya.
"ada sejumlah sumber anggaran yang harus kita kejar karena APBD kita ini sangat terbatas. Pasca Covid-19 ini, kita coba kejar anggaran itu termasuk kita ada tambahan DAK dan juga inpres jalan daerah. Mudah-mudahan bulan depan ini turun semua sehingga ruas jalan yang ada di pulau Lombok seperti lembar, sekotong giri mas, tanjung geres pohgading, kute maupun keruak bisa kita lanjutkan perbaikan dan selesaikan,"ujarnya.
Sementara yang sudah pasti ada anggarannya yakni, membangun jembatan yang putus karena bencana alam diantaranya, pembangunan jembatan Jati Baru, jembatan sanggar di Kabupaten Bima, jembatan medas di Kabupaten Lombok Barat dan sisanya untuk dilakukan pemeliharaan jalan yang ada di Kecamatan Sakra, Rumbuk dan pada sejumlah wilayah di Kabupaten Bima.
"tapi itu sudah jauh dari tingkat kecukupan dan kebutuhannya, makanya kita kejar lagi anggaran lain di pusat. Dari APBN sendiri, komitmen pak Menteri hasil kunjungan pak Jokowi di Bima dan Sumbawa, menindak lanjut dari hasil komunikasi pak Gubernur NTB yang sangat bagus dengan pak Menteri PUPR. Pak Menteri sudah komitmen akan membangun untuk melanjutkan jalan di Samota karena alasannya salah satu jalan strategis provinsi juga menjadi lokasi untuk MXGP. Jadi Kementrian PUPR sangat mendukung dan akan masuk di tahun ini, terutama mengimpres jalan daerah,"ungkap Ridwan.
Lanjut Ridwan, di Kabupaten Bima dan Sumbawa juga ada jembatan Lewamuri, jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Bima dan Kota Bima yang sudah lama dirancang dengan jarak sekitar 400 meter dan ini sudah ada komitmen untuk dibangun oleh Kementrian PUPR mulai tahun 2023 ini.
"Kalau jalan Nasional sudah tentu Kementerian PUPR lah yang menganggarkannya, sedangkan jalan Provinsi tentu pak Gubernur NTB, kalau jalan Kabupaten tentu Bupati tapi faktanya, karena lokasi dan perannya yang sangat strategis pada beberapa ruas jalan Provinsi dan Kabupaten juga dibiayai oleh Kementrian. Contohnya di Batu Rotok, Jalan Batu Dulang-Tepal Sumbawa dan lainnya, itu jalan Kabupaten tapi karena strategis karena mendukung dan didukung oleh Kementrian PUPR walaupun itu jalan daerah,"ujarnya.
"Bahkan Gubernur NTB juga, sudah banyak jalan desa serta jalan lingkungan yang sudah dibangun. Artinya, kita tidak kaku, karena sepanjang masyarakat membutuhkan dan itu sangat potensial untuk pembangunan daerah kenapa tidak. Sepanjang memang aturannya itu tidak salah. Bolehkan kita menghibahkan anggarannya, tapi yang paling pesat tentu seumpama kepeminpinan Dr. Zul Gubernur NTB ini,"cetusnya
Saat ini banyak sekali terjadi bencana alam, kerusakan-kerusakan yang sebelumnya kita tidak pernah banyangkan. Misalnya banyak jalan-jalan putus kenapa? karena hutan di atas itu rusak sehingga air yang tadinya itu cukup, kita sedekian gorong-gorong dengan ukuran 1 meter karena airnya menjadi lebih besar, karena sekarang ini iklimnya ekstrim, dan hutan di hulu kita rusak.
"Jadi kalau kita bicara siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara jaringan jalan atau bendungan seluruh stekholder. Jadi ndak bisa PUPR bekerja sendiri, tapi harus ada campur tangan masyarakat dan kehutanan dalam hal menjaga agar hutan-hutan kita ini tetap baik sehingga ketika hujan tidak membawa banjir besar,"pungkasnya.(bgs)
