Dompu,-Kepala Penyidik Balai Gakkum Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), M.Ihwan, S.Pi mengatakan, Balai Gakkum Jabalnusra Seksi 3 Pos Mataram telah mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Negeri (PN) Dompu untuk penyitaan aset milik PT. Lancar Abadi ( LA ) yang masuk dalam kawasan.
Permohonan penyitaan gedung CV. LA itu dilakukan berdasarkan KUHAP Pasal 38 Ayat 1 bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dompu. Pada Ayat 2, penyitaan dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
"Yang jelas kami telah mengajukan permohonan penyitaan aset milik CV. ( LA ) yang masuk dalam kawasan hutan, namun notifikasi pengajuan permohonan dan permintaan ditolak oleh Kepala Pengadilan Negeri Dompu.
Adapun pengajuan permohonan pertama yakni pada tanggal 27 Februari 2024. Hal itu dilakukan guna mendapatkan izin dari penyitaan gedung CV LA di tolak dan kami mengajukan permohonan penyitaan di PN Dompu yang kedua kalinya pada tanggal 1 Maret 2024,"kata M. Ihwan kepada sejumlah Wartawan saat dilakukan konfirmasi.
Lanjut Ihwan, pada Rabu 05/03/24 ini, Balai Gakkum Jabalnusra juga mendatangi secara langsung Kepala PN Dompu untuk berkonsultasi terkait syarat - syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan izin penyitaan gedung milik big bos saudara TJS yang masuk dalam kawasan hutan.
"Setelah berkonsultasi dengan Ketua PN Dompu, maka pihaknya akan memenuhi syarat-syaratnya, bahkan akan mengajukan permohonan izin penyitaan gedung CV. LA ke PN Dompu,"ujarnya.(amin)
