Dompu,-Yatim selaku Anggota DPRD Dompu komisi ll, mendatangi Dinas Koperasi Kabupaten Dompu NTB. Tujuannya yakni meminta daftar nama penerima bantuan program usaha mikro ( BPUM ) dari bantuan Langsung Tunai (BLT) Banpres, dana hibah dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil (UMKM) Kabupaten Dompu senilai Rp. 2.400 yang diperuntukan bagi para pelaku usaha mikro.
"Saya datang di Dinas Koperasi dan UMKM ini untuk meminta data penerima manfaat BPUM berdasarkan hasil rapat bersama kemarin, dimana daftar penerima manfaat tersebut akan dievaluasi kbali dan akan dicek kebenarannya atau bantuan tersebut apakah sudah tepat sasaran,"kata Yatim.
"Berkaitan dengan tugas kami sudah di atur dalam UU tentang fungsi dan wewenang, dimana fungsi pokok DPRD yaitu tugasnya pengontrol dan pengawasan"
Tambahnya Yatim " selain itu beberapa hari lalu ada salah satu paslon bupati dan wakil bupati Dompu yang mengklaim bahwa bantuan BPUM berasal dari perjuangan mereka itu tidak benar adanya. Untuk menjaga hal seperti itu terulang lagi maka kami perlu data penerima manfaat program BPUM tersebut,"jelas Yatim.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu, Drs, Rifaid, M. Pd. Menanggapi permintaan data nama penerima program BPUM oleh anggota Komisi ll DPRD Dompu saya akan menyerahkannya dalam waktu dekat.
Penyerahan data nama penerima BPUM setelah selesai data nama sudah di imput dan penataan nama penerima manfaat, secara kedinasan saya akan menyerahkan lansung ke kantor DPRD Dompu.
"Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh anggota DPRD Dompu untuk mengotrol dan mengawasi program BPUM karena bantuan tersebut sempat dijadikan alat politik ole paslon bupati dan wakil bupati Dompu,"ujarnya.(Amin'k)
