Dompu,-Kegiatan Umroh pada 20 penyuluh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distambun) Kabupaten Dompu NTB pada tahun 2020 dengan menghabiskan anggaran Ratusan Juta Rupiah yang disalurkan melalui rekening masing-masing penyuluh sekitar angka puluhan juta rupiah per orang melalui salah satu Bank yang ada di Kabupaten Dompu, ternyata tidak tepat sasaran dan justeru menjadi temuan BPK.
Temuan itu berdasarkan LHP BPK Tahun 2020 Nomor : 144.B/LHP/XIX. MTR/05/2021 Tanggal, 7 Mei 2021 terkait dengan bantuan Bansos Umroh untuk 20 Penyuluh Distambun Kabupaten Dompu Provinsi NTB.
Dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan NTB, bahwa kegiatan bantuan sosial (Bansos) untuk Hibah Umroh tersebut tidak tepat sasaran melalui dana yang di anggarkan dalam belanja bantuan sosial tahun 2020.
Sementara tujuan pemberian bansos yakni untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang berupa berpontensi terjadinya kerentanan sosial sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, sedangkan kegiatan Umroh adalah kegiatan keagamaan yang tidak termasuk dalam hal-hal yang di atur dengan tujuan pemberian Bansos.
Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Aturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, dikutip LHP BPK Tahun 2020.(LS)
