Dompu,-Kasus munculnya nama peserta PPPK Paruh Waktu Siluman di Kabupaten Dompu NTB saat ini ibarat syetan yang paling menakutkan bagi honorer asli.
Pasalnya, PPPK Paruh Waktu Siluman itu diketahui nama nya tiba-tiba muncul dalam daftar kelulusan tahun 2025 ini. Padahal sejatinya bahwa nama Siluman tersebut diketahui tidak pernah mengabdi dan mengabdi tapi belum genap 2 tahun.
Hal ini justeru menimbulkan reaksi keras dan aksi protes dari honorer PPPK Paruh Waktu asli dan honorer non PPPK itu sendiri, hingga dilayangkan nya pula surat sanggahan ke Pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini Panselda.
Pertanyaannya, kenapa nama peserta PPPK Paruh Waktu Siluman ini bisa muncul dalam daftar kelulusan ?
Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Sekda, Gatot Gunawan PP, SKM, MPPM diruang kerjanya Senin (17/11) mengatakan, pada saat seleksi PPPK Paruh Waktu tahap kedua, dimana pasca pengumuman kelulusan ternyata ada masyarakat internal yang mengirimkan surat pengaduan dan sanggahan ke Panselda Kabupaten Dompu terkait munculnya nama PPPK Paruh Waktu Siluman.
Ada 5 sanggahan yang masuk ke Panselda. Adanya sanggahan tersebut sehingga menjadi landasan Pemerintah Kabupaten Dompu untuk membentuk tim guna melakukan ferivikasi faktual (Ferval) ulang untuk menanggapi sanggahan tersebut.
"Tim ini sudah selesai turun ke lapangan untuk ferval ulang dan melakukan wawancara kepada yang bersangkutan termasuk melakukan berkas acara pemeriksaan sehingga hasilnya sudah ada, namun kami belum umumkannya. Yang melakukan sanggahan itu, hampir semua nya dari unit kerja Sekolah Dasar maupun SLTP sendiri,"kata Sekda Dompu.
Apakah tenaga Siluman yang lulus PPPK Paruh Waktu itu, dari tenaga pendidik, medis atau tekhnis ?
Sekda Dompu menegaskan, tenaga PPPK Paruh Waktu Siluman itu kebanyakan dari tenaga pendidik baik SD maupun SMP. Walaupun demikian, Bupati Dompu tetap mau mendapatkan data yang akurat terkait kelulusan PPPK Paruh Waktu ini, sehingga Bupati telah membentuk tim baru untuk melakukan ferval secara keseluruhan selain dari yang menjadi sanggahan tersebut.
Dimana tim itu telah dibagi menjadi 3 kelompok yakni :
Kelompok pertama, melakukan ferval pada unit kerja dunia pendidikan yang dikoordinir oleh Dikpora dengan anggota dari Inspektorat, Bagian Hukum, BKD dan lainnya.
Kelompok kedua, melakukan ferval pada unit kerja kesehatan yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan dengan sasaran yakni Rumah Sakit, Puskemas, Poskesdes, maupun Pustu itu sendiri.
Kelompok ketiga, melakukan ferval pada tenaga tekhnis dengan koordinator yakni seluruh perangkat daerah baik dibagian sekretariat daerah maupun di bagian sekretariat DPRD Dompu sendiri.
"Tim ini sedang bekerja dan diharapkan awal Desember 2025 ini sudah ada hasilnya sehingga sinyalemen tenaga Siluman yang Lolos pada PPPK Paruh Waktu tahun 2025 ini bisa kita dapatkan data faktual nya, sehingga mereka yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu itu benar-benar tenaga yang memenuhi syarat dan sesuai dengan pengangkatan mereka yg sudah mengabdi selama 2 tahun berturut turut,"tegas Sekda.
Sekda Dompu mengaku bahwa tim yang dibentuk sudah mulai bekerja sejak 2 Minggu terakhir dan untuk sementara pihaknya sudah memerintahkan BKD untuk melakukan supervisi ke lapangan dalam memantau kinerja tim karena jumlah yang akan dilakukan ferval ulang ini yakni sekitar 5 ribu peserta dengan temuan terbanyak berada pada tenaga pendidik.
Sekda Dompu menduga bahwa dalang dari semua ini khusus tenaga pendidik yakni Kepala Sekolah maupun Operator itu sendiri, karena dalam aturan main sudah jelas bahwa kategori yang masuk ke PPPK Paruh Waktu ini yakni mereka atau peserta honorer yang R3 atau masuk database BKN dan R4 atau mereka non database BKN tapi sudah mengabdi 2 tahun lamanya.
"kami curigai yang di R4 ini yang banyak terindikasi yang PPPK Paruh Waktu Siluman sehingga kita telusuri seperti di dokumen administrasi Kepegawaian nya pada tenaga guru apakah ada daftar absensinya, apakah masuk dalam dapodik, apakah ada penugasan jam mengajar dan sebagainya, karena memang guru inikan cenderung ke by data sehingga mudah ditelusuri. Begitu juga dengan tenaga kesehatan dan tekhnis, kita lihat dari absensinya, daftar penerimaan honor jasa dan lainnya,"aku Sekda Dompu.
Siapakah Dalang Dibalik Munculnya Nama PPPK Paruh Waktu Siluman ini ?
Sekda mengungkapkan bahwa dugaan kuat hal ini bisa dilakukan oleh Kepala Sekolah, bisa juga Kepsek yang diduga sengaja memberikan rekomendasi SPTJMD nya dan bisa juga ini diduga dilakukan oleh operator sekolah itu sendiri karena ini by aplikasi dan begitu pula dengan tenaga medis maupun tekhnis karena SPTJM nya diterbitkan oleh Kepala unit kerja itu sendiri.
"Dugaan kuat itu ada pada Kepala Sekolah dan operator sekolah itu sendiri,"ungkap Sekda.(Amin)
