Dompu,-Parah...angka hampir Rp.3 Milliar untuk pembayaran listrik di Pemerintahan Kabupaten Dompu NTB merupakan angka yang sangat fantastis dan bisa dibilang Kabupaten pemecah rekor dalam hal pembayaran listrik tertinggi di NTB.
Angka hampir Rp.3 milliar itu yang dipersiapkan Pemkab Dompu untuk membayar tagihan listrik selama tahun 2026 ini.
Bagian Perencanaan dan Keuangan di Setda Dompu adalah Bagian di diberi yang kewenangan untuk mengelolah belanja tersebut. Praktis saja, belanja tagihan listrik ini menguras kurang lebih 52 Persen dari total alokasi anggaran yang dikelolah oleh OPD tersebut yakni sebesar Rp.5,7 Milliar.
Berdasarkan data, Angka Tagihan Listrik ini dinilai cukup besar, bahkan lebih besar dari belanja tagihan Listrik di Sekretariat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di tahun yang sama yakni sebesar Rp.2,25 Milliar.
Tidak hanya itu, Tagihan Listrik Setda Dompu bahkan menyalip total Belanja tagihan listrik Setda Kota Mataram yang menjadi ibu kota Provinsi NTB. Total Alokasi anggaran belanja tagihan listrik yang dikelolah Setda Kota Mataram sendiri tahun 2026 ini adalah sebesar Rp.1,4 Milliar.
Hasil penelusuran, ditemukan rincian tagihan Listrik tersebut terdiri dari tagihan listrik Rumah Jabatan Sekda, Kantor Wali Kota, dan Gedung baru Kantor Wali Kota dengan total sebesar Rp.1,3 Milliar. Sementara itu, Tagihan Listrik Pendopo Wali Kota sebesar Rp.125.000.000,-, dan ditambah tagihan listrik Pendopo Wakil Wali Kota sebesar Rp.85.000.000,- saja.
Bahkan, alokasi belanja tagihan listrik Setda Dompu diketahui tertinggi se NTB, jauh lebih besar dari pada kabupaten lain seperti Kota Bima, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat, hingga Kabupaten Bima.
Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Dompu Sukarno dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, (13/04/2026) kemarin, mengungkapkan bahwa total belanja tagihan listrik yang dibayarnya pada bulan April ini saja adalah senilai Rp.231.373.928,-.
Pembayaran itu berdasarkan tagihan dari PLN. Untuk itu pembayaran di bulan April 2026, tagihan yg masuk dari PLN sekitar Rp.231.373.928. dimana untuk kebutuhan 1 tahun, tinggal dikalikan 12 bulan.
“Yang dibayar itu bukan kantor Setda saja, Kantor Bupati dan Asisten, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Lampu Jalan, Taman dan RTH, Gedung milik Pemda, Pelabuhan, Pasar – pasar, dan lain – lain”, ungkapnya.(LS)
