Ketegangan terjadi akibat adu argumen antara massa aksi dengan Ketua BPD saat audensi berlangsung dihalaman Kantor Desa setempat, dimana keterangan yang disampaikan oleh ketua BPD Desa Kareke, Drs.Muhdin rupanya tidak diterima baik oleh massa aksi. Namun ketegangan tersebut bisa diredam setelah aparat kepolisian menenangkan kedua pihak dan kepala desa Kareke, Arsyad Assalam, S.Sos langsung mengambil kendali untuk menjawab tuntutan massa aksi.
Wakil Ketua Karang Taruna Bogenvil, Abdul Malik dalam orasinya menyampaikan tiga poin tuntutan dihadapan kepala desa Kareke yakni poin pertama yakni terkait persoalan anggaran lembaga karang taruna, poin kedua yakni meminta kepada kepala desa untuk segera merevisi Seluruh Pengurus BPD desa setempat karena BPD sendiri tidak pernah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan diduga kuat pemilihan ketua BPD bersama anggota nya tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak diketahui oleh warga. Bahkan BPD kareke sendiripun diduga kuat telah berhianat pada warga juga salah satu nya BPD telah berani melakukan rapat perubahan APBDes tanpa mengundang atau memberitahukan pada seluruh elemen masyarakat desa kareke.
Selain itu pada poin ketiga yakni massa aksi meminta Kepala Desa Kareke untuk segera membatalkan rencana pembelian tanah seluas 25 are milik Ketua BPD Kareke yang terletak di so doro ngguni yang rencananya tanah tersebut akan dibangun Heler dan lantai jemur. Pasalnya, rencana pembelian tanah tersebut akan menghabiskan anggaran sekitar Rp.300 juta dan rencana pemdes tersebut tidak ada tertuang dalam musrengdes dan tiba tiba ada rapat perubahan APBDes yang diselenggarakan oleh BPD dan hanya sejumlah masyarakat saja yang di undang sehingga lahirlah keputusan demikian.
"Kami menolak keras rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Heler itu karena menurut kami masih banyak sekali kebutuhan masyarakat kareke yang sifatnya urgen dan belum terpenuhi,"ungkap Malik.
"Kami sangat menolak keras jika pemerintah desa membayar tanah milik ketua BPD desa Kareke senilai Rp.300 juta karena rencana itu tidak ada dalam pembahasan APBDes tahun 2021, dan kenapa tiba-tiba ditengah jalan kepala desa mau Anggarkan pada APBDes perubahan ini. Itukan lucu namanya,"tegas Malik bersama massa aksi lainnya.
Ironisnya lagi, jika pemerintah desa Kareke tetap ngotot untuk membayar tanah tersebut maka disinyalir kepala desa dengan ketua BPD ada main mata. Dan jika tiga poin tuntutan ini tidak dipenuhi maka massa aksi bersama warga desa Kareke akan melakukan aksi besar-besaran dan melakukan blokade jalan serta menyegel kantor desa setempat.
"Kepala desa jangan mengambil keputusan sendiri tanpa melalui musyawarah bersama. Jika tidak kami akan menyegel kantor desa dan memblokir jalan raya,"ancam Malik.
Terkait tuntutan warga, Kepala Desa Kareke, Arsyad Assalam, S.Sos yang dikonfirmasi media ini diruang kerjanya disela acara demonstrasi menjelaskan bahwa rencana pembelian tanah milik Drs. Muhdin selaku ketua BPD desa Kareke yang terletak di so doro ngguni dengan luas 25 are dengan nilai Rp.300 juta, itu baru tahap rencana saja.
Dimana tanah tersebut, kata Kades, direncanakan untuk membangun heler dan penjemuran padi yang nantinya akan dikelolah langsung oleh Bumdes kareke sendiri.
"Rencana kita membeli tanah yang berada di so doro ngguni ini karena ada proyek pembangunan heler dan lantai jemur yang bersumber dari pusat, hanya saja Pemerintah Desa Kareke harus menyiapkan lahan saja dan proyek ini akan dijalankan pada tahun 2022 mendatang,"jelas Arsyad.(amin)
