Selain itu, massa aksi juga menolak terkait keluhan masyarakat soal adanya kegiatan vaksinasi paksa yang dilakukan oleh nakes pada warga sendiri karena vaksinasi yang dilakukan secara paksa tersebut justru membuat masyarakat ketakutan dan panik.
"Kami minta kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Dompu untuk menolak dan tidak melakukan perpanjangan PPKM level 3 ini bahkan kegiatan vaksinasi paksa tidak dilakukan lagi. Dengan diperpanjangnya PPKM level 3 justeru membuat masyarakat makin kesulitan untuk mencari makan,"demikian tegas Wahyu dalam orasi nya depan gedung DPRD Dompu Selasa (03/08).
Selain itu massa aksi juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait adanya pemberlakuan Sertifikat Vaksin sebagai Syarat Administrasi untuk melampiri ketika mengurus hal penting seperti mengurus KTP dan sebagainya.
Karena Menurut massa aksi bahwa ketentuan itu sangat memberatkan masyarakat, karena masyarakat Dompu sendiri banyak yang tidak melakukan vaksin karena ketakutan sehingga secara otomatis masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi sudah jelas tidak memiliki Sertifikat Vaksin.
"banyak masyarakat yang tidak melakukan Vaksinasi karena takut dengan isu yang beredar karena pasca dilakukan vaksinasi banyak warga yang jatuh sakit dan meninggal,"ujar massa aksi.
Massa KMD juga menyampaikan enam item tuntutan pada DPRD Dompu yakni, Meminta agar dilaksanakan UU Karantina, Meminta fasilitas gratis untuk masyarakat terpapar Covid, Jaminan sosial untuk masyarakat selama diberlakukan PPKM level 3, Pendidikan gratis selama pandemi dan, Meminta untuk dihapus sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi.
"kami tidak ingin masyarakat yang miskin dibebani lagi terkait dengan pemberlakuan Sertifikat vaksin, karena ketika masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi mengurus hal penting itu langsung di tolak oleh pihak Instansi,"ungkap Akbar selaku korlap aksi.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, Amd, Par bersama sejumlah anggota DPRD lainnya langsung menemui massa aksi. Bahkan Ketua DPRD Dompu sendiri langsung menyetujui apa yang menjadi tuntutan dan permitaan massa aksi tersebut.
"Permitaan massa aksi agar semua unsur yang berkaitan dengan Covid-19 atau Tim Satgas Covid-19 untuk menyetujui tuntutan itu, kita siap,"jelas Ketua DPRD Dompu dari fraksi Partai Nasdem ini.(amin)
