Mataram,-Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST,MT Senin (28/02/2022) sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Room Meeting Lombok Raya Hotel telah mengikuti Kegiatan Focus Grups Dicusiaon (FGD) dan Deklarasi NTB Damai dengan Tema "Merajut Keberagaman Bingkai Persatuan Masyarakat NTB".
Hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Gubernur NTB yang diwakili oleh Sekda Provinsi NTB, Drs. Lalu Gita Aryadi, Danrem 162 yang diwakili oleh Dandim 1606 Mataram, Leykol Armet Arif Rahman, Kapolda NTB yang diwakili oleh Kasubdit KAM Direktorat Intelkam Polda NTB, AKBP M.Yunus, Ketua DPRD Provinsi NTB yang diwakili oleh Ketua Komisi 1, Ketua Panitia Abdul Hanan, Bupati/Walikota se- NTB, Ketua DPRD se- NTB, Ketua kelompok Ormas se-NTB, Toga, Toda dan Tomas Se-Pulau Lombok.
Ketua Panitia Kegiatan, Abdul Hanan dalam sambutannya menyampaikan, dengan berkumpul nya kita semua sebagai kepala daerah maupun kepala Ormas serta kepala suku dari berbagai daerah agar bisa saling bahu membahu untuk menciptakan NTB yang damai.
"Semoga dengan terselenggaranya kegiatan Deklarasi Damai ini bisa menjadikan acuan jika terjadinya konflik antar Suku, Agama, Ras maupun antar Golongan. Semoga kita kedepannya bisa bertukar pikiran untuk menjadikan benih konflik menjadi saling cinta damai,"ucap Abdul Hanan.
Sekda Provinsi NTB, Drs Lalu Gita Aryadi menjelaskan, tanda Covid-19 di Indonesia akan segera berakhir dengan adanya surat edaran untuk pelaku perjalanan luar negeri, dimana awalnya harus di karantina selama 14 hari turun menjadi 9 hari turun lagi menjadi 3 hari dan sebentar lagi karantina sudah tidak diberlakukan lagi.
Apabila keberagaman sosial tidak mampu kita jaga dengan baik maka proses pembangunan akan menjadi hambat. Menjaga keharmonisan ditengah masyarakat tidak mampu dikerjakan oleh pemerintah saja, melainkan butuh kerjasama dengan TNI-POLRI, Ormas maupun tokoh agama dan tokoh pemuda.
"Mari kita mengkaji dengan baik sumber-sumber kejadian yang dapat menimbulkan ancaman Perdamaian antar suku, Agama, Ras maupun antar golongan. Mari kita jadikan kejadian pada tahun 1971 sebagai pedoman kita dalam menjaga keberagaman Suku, Agama, Ras maupun antar golongan menjadi harmonis,"jelas Sekda NTB.
Kata Sekda NTB, bersatunya dua insan berbeda Suku, Agama dan Ras menjadi acuan utama terciptanya situasi yang kondusif, maka hal tersebut harus kita dukung. Dengan adanya momentum kegiatan MotoGP di NTB nanti, mari kita saling bahu-membahu dalam menjaga situasi kondusifitas karena Provinsi NTB akan menjadi sorotan dunia karna adanya kegiatan tersebut.
"apabila kegiatan tersebut lancar maka kemungkinan akan terselenggara kembali namun apabila kegiatan tersebut diwarnai benih-benih konflik maka kecil kemungkinan kegiatan tersebut dapat terselenggara kembali,"kata orang ketiga di NTB ini.
Sementara Drs. Iksan M. Amin, M. Da mengungkapkan, terjadinya konflik besar di NTB kebanyakan terjadi akibat ulah profokasi dari oknum contohnya kejadian ejekan makam para wali atau tuan guru, antar geng yang terjadi di kampus yang ada di Mataram.
Benih isu juga akan timbul apabila di pergelaran MotoGP di Loteng maupun Motor croos di Sumbawa nanti akan ada perempuan minim busana yang akan menemani para rider MotoGP maupun rider motor croos di lintasan.
"Saat ini terciptanya konflik bukan hanya dari masyarakat bahkan konflik terjadi akibat dari ulah pejabat negara contohnya beberapa hari lalu kita sudah mendengar semua penyataan dari Menteri Agama yang menyatakan Suara azan mirip suara anjing,"ungkapnya.
Sementara Danrem 162 yang diwakili oleh Dandim 1606 Mataram Letkol Armet Arif Rahman mengutarakan."saya sabagai putra asli NTB cukup bangga mendengar pujian dari masyarakat luar NTB akhir-akhir ini, maka kami akan berusaha jangan sampai ada oknum yang mementingkan kepentingan sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik.
Mari kita sama2 membahu tolak kegiatan yang tidak ada kaitan maupun keuntungan bagi NTB, contohnya demo papua yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Kami TNI- POLRI sebagai pengaman Negara akan terus bersinergi dalam menjaga benih-benih konflik menjadi konflik yang berskala besar yang dapat mengganggu rencana kegiatan akbar yang sebentar lagi akan diselenggarakan,"urainya.
"Dalam skala besar kami TNI-POLRI akan tetap menjaga apabila ada kepentingan oknum luar negri yang dapat menjadi pemicu perkelahian masyarakat di Indonesia karena dari jaman penjajahan Belanda hanya karna kepentingan oknum luar negri lah sehingga terjadi perpecahan bahkan perkelahian antar masyarakat Indonesia,"tambahnya.
Kapolda NTB yang disampaikan oleh Kasubdit KAM Intelkam Polda NTB AKBP M. Yunus.
"Terjadinya situasi yang tidak kondusif di NTB bukan hanya hadir dari beberapa oknum bahkan hadir dari beberapa kelompok contohnya JAD, JAT, Ahmadiyah maupun kelompok baru dari Lombok yaitu As-Sunnah, mereka bukan hanya beraksi di NTB bahkan mereka beraksi diluar NTB.
Dalam beberapa waktu terkahir kami sudah berkoordinasi dengan Pemda yang ada di pulau Lombok untuk melaksanakan sosialisasi dengan sasaran kelompok tersebut dan ahirnya sosialisasi tersebut berhasil menciptakan situasi yang kondusif seperti yang kita rasakan saat ini,"cetusnya.
"Kami akan berusaha memanikisir isu yang berkembang di medsos agar dapat menciptakan situasi yang kondusif di negara Indonesia khususnya di Provinsi NTB.
Dalam Faktor Ekonomi kelangkaan dan kenaikan harga pupuk bersubsidi menjadi faktor baru yang dapat menimbulkan konflik antar desa maupun kecamatan, kejadian tersebut sering terjadi di Pulau Sumbawa,"tambahnya.
Sambung AKBP M. Yunus, Faktor Ekonomi lainnya yaitu masih ada aksi pembegalan, pencopetan maupun curanmor namun kami akan tetap berusaha memanilisir aksi tersebut dengan selalu berkoordinasi dengan Pemda untuk menciptakan ruang kerja bagi masyarakat.
Dalam faktor Sosbud di Pulau Sumbawa masih marak terjadinya aksi blokir jalan yang ciptakan oleh oknum yang ingin mementingkan kepentingan sendiri sehingga melibatkan banyak masyarakat.
"Dalam Faktor Keamanan kami Polri yang bertugas di NTB terus berusaha memanilisir terjadinya bunuh diri, aksi pemanahan, pembacokan, maupun maraknya peredaran Narkoba,"sambungnya.
Terkait hal itu, Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST. MT menanyakan terkait permasalahan yang ada di NTB tidak jauh dari Faktor Ekonomi dan Sosbud yang semuanya berawal dari faktor Politik, contohnya di Kabupaten Dompu terjadi konflik lahan yang ada di Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu maupun konflik tapal batas antara Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat yang dapat menimbulkan pertupahan darah.
"Kami Forkopimda di Kabupaten Dompu akan tetap turun barengan dalam menyelesaikan permasalahan blokir jalan maka kami meminta. Kami butuh bantuan dari Polda NTB untuk memanilisir aksi protes dari masyarakat Kab Dompu terkait peredaran Narkoba dimana oknum pengedar yang sudah ditangkap dan dimasukan ke berita media online namun beberapa hari kemudian dilepas kembali padahal bukti sudah ada.
"Saya Selaku Wakil Bupati dan Ketua BNK Kabupaten Dompu menitip pesan dan meminta kepada Kapolda NTB untuk benar-benar memberantas peredaran Narkoba di Kabupaten Dompu karena banyak masyarakat yang datang memberikan informasi kepada saya terkait oknum masyarakat yang menjual barang haram tersebut,"harap orang nomor dua di Kabupaten Dompu ini.
Terkait hal itu, Danrem 164 WB melalui Dandim 1606 Mataram, Letkol Armet Arif Rahman menanggapi.
"Kami di TNI memiliki Tim yaitu BAIS dan BIN yang selalu memantau situasi di tengah-tengah masyarakat sehingga laporan mereka akan menjadi pemicu renson kami untuk segera meredam situasi.
Dandim dan Danramil senantiasa tetap melaporkan perkembangan situasi kepada Pemda agar Pemda tau benih-benih konflik yang di daerahnya sehingga bisa sama-sama memberikan solusi terbaik.
Terkait isu konflik antar pengurus pun saya kira para pengurus pura tersebut harus sering berkoordinasi dengan Pemda sehingga tercipta situasi yang kondusif.
Terkait konflik antar masyarakat di Kabupaten Dompu saya ingin memberikan satu saran agar Forkopimda dan Masyarakat sering duduk bersama sehingga dimata masyarakat terlihat kepedulian dari Forkopimda tersebut,"jawabnya.
Sedangkan Kasubdit KAM Direktorat Intelkam Polda NTB AKBP M. Yunus menguraikan, TNI-POLRI melalui Intelijen maupun Babinsah dan Bhabinkamtibmas selalu berperan aktif dalam memantau situasi bahakan berperan aktif dalam memberikan solusi bahkan meredam isu-isu yang dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif.
Peran TNI-POLRI tidak berjalan lancar apabila tidak ada dukungan dari Pemerintah, masyarakat maupun media dalam menyelesaikan suatu persoalan. Selain mencegah perpecahan, TNI-POLRI dan Pemda harus selalu mensosialisasikan aturan terkait penyampaian pendapat dimuka umum agar disetiap kegiatan unjuk rasa tidak terjadi aksi anarkis yang dapat merusak fasilitas Negara maupun fasilitas umum.
"TNI-POLRI itu harus memiliki teman yang banyak baik dari segala kelompok maupun oknum yang berpengaruh karena dengan banyaknya teman itu dapan membantu peran TNI-POLRI dilapangan,"urainya.
"Terkait dengan aksi protes dari pengurus pura, kami tidak bisa berperan banyak karena awalnya dari kebijakan Pema, kami hanya bisa melakukan koordinasi dengan Pemda agar permasalahan tersebut cepat diselesaikan.
Terkait aksi protes dari masyarakat akan adanya pelepasan terhadap oknum pengedar Narkoba yang sudah ditangkap, kami akan mengecek kembali prosedur yang digunakan oleh Polres Dompu sehingga kejadian tersebut marak terjadi.
Pencegahan Narkoba tidak bisa lancar tanpa bantuan dari berbagai elemen contonya bantuan dari Dosen dan ketua angkatan yang ada Universitas dan bantuan dari guru maupun ketua OSIS dari berbagai sekolah.
Kedepannya kami berencana akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Hu,u agar isu konflik terkait permasalahan lahan di Kecamatan Hu,u dapat teredam,"ujarnya.(amin)
