Dompu,-Terkait pembatalan kelulusan tujuh guru honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024-2025 di Kabupaten Dompu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah.
Dalam pertemuan yang digelar pada hari Selasa, 14 Januari 2025, di ruang kerja Sekretaris Daerah (SEKDA). Turut hadir dalam pertemuan ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pengurus (FIGUR) Dompu, serta ketujuh guru yang dibatalkan
Dalam pertemuan tersebut, mewakili Bupati Dompu Sekda Dompu Gatot Gunawan PP. SKM., M. MKes menyatakan Pemda Dompu komitmen untuk berusaha dan akan menyelesaikan masalah pembatalan tujuh orang guru.
Pemerintah berjanji akan memperjuangkan hak tujuh guru tersebut agar kelulusan mereka dikembalikan sesuai keputusan awal Panselnas.
Kami memahami kegelisahan dan
kekecewaan yang dirasakan oleh saudara - saudara sekalian atas keputusan pembatalan ini. Kami pastikan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Pemerintah daerah Dompu akan menyurati Panselnas untuk meminta peninjauan ulang dan kami juga akan terhadap pembatalan ke tujuh orang guru tersebut dan kami akan membawa surat langsung ke pusat guna memperjuangkan hak-hak tujuh orang guru yang telah dibatalkan." ujar Sekda.
Dompu.(adv)
