Dompu,-Pengusutan persoalan PPPK siluman yang marak terjadi di Kabupaten Dompu NTB saat ini, ternyata akan terus dilakukan bahkan menjadi perhatian khusus bagi DPRD Dompu.
Kenapa demikian, karena DPRD Dompu sendiri ternyata tidak tinggal diam bahkan dalam waktu dekat DPRD sendiri akan memanggil seluruh Kepala OPD yang ada di Kabupaten Dompu untuk meminta keterangan nya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Hal itu dilakukan dalam rangka untuk membongkar jaringan yang bermain dalam kelulusan PPPK Siluman termasuk dugaan rekayasa berkas oleh aktor intelektual nya.
Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun yang dikonfirmasi media ini via telepon WhatsApp pribadinya pada Minggu (07/12/25) mengatakan, muncul nya PPPK Siluman ini akibat adanya dugaan mall administrasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang sengaja memanfaatkan moment untuk mencari keuntungan dibalik testing PPPK Full Time maupun PPPK Paruh Waktu itu sendiri.
Sementara terkait adanya keterlambatan dalam menyampaikan pengumuman hasil verifikasi dan validasi data PPPK Paruh Waktu tahun 2025 yang di adakan oleh tim Ferivikasi diantaranya BKD dan PSDM, Inspektorat dan Dikpora Kabupaten Dompu bertempat di aula Kantor Dinas Dikpora beberapa pekan lalu, kini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi publik.
Sebab hal tersebut justeru akan membuktikan keterbukaan kinerja Pemerintah selaku tim verifikasi validasi. Terkait adanya dugaan atau yang diindikasikan adanya permainan oleh tim ferval, nanti pasti akan diketahui setelah adanya keputusan.
"Jangan sampai setelah adanya perintah Bupati Dompu untuk dilakukannya verifikasi dan validasi data PPPK full time dan PPPK paruh waktu yang lolos, justeru itu semua tidak dilakukan dengan efektif dan akuntabel,"kata legislator kondang ini.
Selain itu, Ketua DPRD Dompu juga menegaskan, agar tim yang melakukan verifikasi dan validasi agar dapat bekerja dengan jujur, transparan dan objektif.
"Untuk menjadi catatan penting bagi teman-teman selaku tim ferval, jangan sampai bekerja setengah-setengah karena itu menggambarkan bahwa tim verfal tidak bekerja secara objektif dan jangan sampai ketika sudah dilaporkan hasil ferval justeru muncul permasalahan lagi,"tegas Muttakun.
Dijelaskan Muttakun, kegiatan ferifikasi dan validasi itu merupakan permintaan langsung dari Bupati Dompu, berarti itu bermakna bahwa Bupati Dompu sangat serius melihat persoalan baik pada data-data PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu itu sendiri. Dan itu semua harus benar-benar di sikapi oleh bawahan ketika bekerja di daerah dibawah pimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, BBF DJ.
"Seluruh Kepala OPD yang ada di Kabupaten Dompu akan diberikan surat pemanggilan guna melakukan RDPU, setelah dikeluarkannya hasil verifikasi validasi pada tanggal 24 Desember 2025 mendatang,"jelas Muttakun.(Amin)
