Dompu,-Aksi demonstrasi besar-besaran hingga blokade jalan yang dilakukan oleh ratusan massa dari Aliansi Propinsi Pulau Sumbawa (APPS) dalam percepatan pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) di jalan negara lintas Bima-Dompu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB pada Selasa (02/06/26) tadi berlangsung tegang.
Ketegangan tersebut terkait adanya blokade jalan oleh massa dengan menggunakan mobil yang dirangkaikan dengan aksi bakar ban bekas, sehingga melumpuhkan totalkan arus transportasi hingga menyebabkan kemacetan dan antrian panjang kendaraan sekitar 45 km dari dua arah.
Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian tersebut, sejumlah orator handal yakni Ilham Yahyu, Dedi Kusnadi, Uma Neo, Romo Sasultan, perwakilan dari Elemende hingga sejumlah aktivis era 90 an lainnya yang hadir pun tetap menyatukan pendapat meminta dan mendesak dengan tegas kepada Presiden RI H. Probawo Subianto, Kapolri Jenderal Pol. Lustyo Sigit Pranowo, Mendagri Tito Karnavian dan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk segera merestui dan mempercepat proses pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa sebagai Propinsi atau daerah otonom baru yang terpisah dari induk yakni Propinsi NTB.
Pasalnya, sebanyak 1.700.000 masyarakat Pulau Sumbawa sepakat menginginkan percepatan pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa ini sudah selama 20 tahun berlangsung. Sebab, selama ini Pemerintah Pusat hingga Pemprov diduga tidak terlalu mementingkan proses pembangunan infrastruktur pada sejumlah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumbawa sehingga sangat jelas seperti jalan raya dari ujung Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa hingga Kabupaten Sumbawa Barat yang rusak parah justeru kebanyakan dilakukan tambal sulam saja dan minim hotmik.
"Ini menunjukkan bahwa Pempus dan Pemprov diduga hanya setengah hati dalam memperhatikan pembangunan insfratruktur yang lama rusak di Pulau Sumbawa ini,"teriak sejumlah orator handal milik Kabupaten Dompu ini.
Selain itu, lanjut sejumlah orator, wilayah Pulau Sumbawa sangat kaya akan Sumber Daya Alam nya, namun hasil dari SDA itu diambil oleh Pempus dan dilemparkan kembali hasilnya dalam jumlah sebagian kecil saja untuk NTB. Dari hasil itu pula, Pulau Sumbawa hanya mendapatkan bagian kecil saja dari anggaran hasil SDA itu untuk pembangunan infrastrukturnya.
"Tidak ada yang bisa menahan kami untuk menyuarakan percepatan pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa ini. Kami masyarakat Pulau Sumbawa punya hak juga seperti masyarakat daerah lain untuk mekar, karena Pulau Sumbawa sudah layak untuk berpisah dari NTB,"ujar mereka.
Adapun yang menjadi tuntutan utama Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (APPS) dalam gerakan pemekaran itu yakni :
1. Mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa dan memisahkannya dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
2. Menjadikan Pulau Sumbawa sebagai Provinsi sendiri agar terlepas dari ketimpangan pembangunan dan diskriminasi kebijakan yang selama ini dirasakan dibandingkan Pulau Lombok.
3. Mendesak agar Pemerintah Pusat memastikan dan mengesahkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menjadi daerah definitif pada kurun waktu tersebut.
4. Menuntut Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium pemekaran wilayah baru sehingga pembentukan PPS dapat segera diproses.
5. Menagih janji Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun langsung ke Pulau Sumbawa guna melakukan survei kelayakan wilayah pemekaran.(Amin)
