Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Dompu depan pimpinan OPD saat memberikan pengarahan Jumat (08/05) sekitar pukul 14.00 wita di aula pandopo Bupati Dompu, karena menurut Wakil Bupati sendiri, ada OPD yang diduga menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan pos atau penempatannya sehingga dilaporkan bahwa penggunaan anggaran sudah sesuai dengan pos dan mekanisme nya.
Selain itu Wakil Bupati Dompu juga mengingatkan pada OPD untuk tidak memainkan administrasi tentang laporan penggunaan anggaran yang tidak sesuai mekanisme, karena itu semua akan menjadi temuan tim audit yakni BPK-P yang berujung akan menjerumuskan OPD maupun Pemerintah Daerah sendiri.
"Kami minta kepada OPD Jangan coba coba menjebak kami dengan Penggunaan Anggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme. Kami sudah tahu itu dan harap Penggunaan Anggaran pada OPD agar di sampaikan laporan pertanggungjawaban nya yang sesuai dengan Penggunaan Anggaran tersebut,"demikian pinta Wakil Bupati Dompu dengan tegas.
Wabup juga mengungkapkan bahwa ada OPD yang menggunakan anggaran yang seharusnya untuk menggaji tenaga honorer namun faktualnya justeru gaji tenaga honorer tersebut tidak disampaikan atau tidak diberikan sesuai harapan sehingga mengundang protes dari honorer nya. Ironisnya lagi, ada OPD yang diduga masih nunggak sisa gaji tenaga honorer tersebut secara bervariatif.
"Kami sudah banyak menerima laporan soal itu dan kami sudah mengecek ternyata memang benar ada OPD yang menunggak gaji tenaga honorer selama setahun,"ungkap Wabup.(amin)
