Dompu,-Ketua Komisi I, Ir. Muttakun selaku pemimpin dalam rapat RDPU bersama sejumlah anggota DPRD Dompu dan OPD terkait meminta kepada seluruh OPD yang ada di lingkup Pemda Dompu untuk dapat memberikan sumbangsi kepada korban penggusuran dengan angka minimal Rp.2 juta per OPD.
"Kami minta kepada seluruh OPD yang ada agar dapat memberikan bantuan kepada korban penggusuran minimal angka 2 juta per OPD,"demikian pinta Ketua Komisi I DPRD Dompu ini.
Hal tersebut juga dipertegas oleh Sirajudin, S.Sos. Anggota Komisi I ini meminta kepada segenap SKPD yang ada di lingkup Pemda Dompu untuk bisa membantu warga yang menjadi korban penggusuran di Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu NTB. Jumlah angka yang harus dikucurkan oleh per SKPD yakni minimal Rp.2 juta.
"Semua itu dilakukan untuk membantu dan meringankan beban warga yang menjadi korban penggusuran akibat eksekusi tanah beberapa waktu lalu, dalam memenuhi kebutuhan hidup nya sehari hari dan kebutuhan lainnya,"tegas Politisi milik Partai Demokrat ini.
Menurut Sirajuddin, angka 2 juta merupakan angka yang minim dan sangat ringan, akan tetapi jika angka 2 juta tersebut dikumpulkan menjadi satu maka jumlahnya akan besar sehingga angka itu bisa digunakan oleh warga korban penggusuran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah layak huni dan kebutuhan hidupnya sehari-hari.
"Kalau legislatif sudah menyalurkan bantuan anggaran, dana tersebut merupakan hasil sumbangsi seluruh anggota DPRD Dompu. Namun itu semua belum mendapatkan kepuasan dari kami sehingga ada sejumlah anggota DPRD Dompu yang akan membantu secara pribadi lagi terhadap korban penggusuran ini, baik berupa finansial maupun mewakafkan tanahnya. Sekarang giliran eksekutif sendiri yang harus memberikan perhatian dan dukungan anggaran kepada korban penggusuran ini,"tegas politisi asal Kecamatan Kilo ini.
Permintaan tersebut ternyata belum di respon oleh para pimpinan OPD terkait. Hanya saja Lurah Simpasai, Miskar depan forum mengaku siap untuk membantu warga yang menjadi korban penggusuran dengan anggaran yang fantastis lagi.
Miskar mengaku bahwa, di Kelurahan nya, ada anggaran sekitar Rp. 70 juta yang belum digunakan, dimana anggaran itu seharusnya digunakan untuk pembangunan tambahan gedung Kantor Kelurahan Simpasai yang baru, hanya saja tidak dilakukan karena ada keterlambatan dalam pelaksanaannya sehingga rencana itu terpaksa diundur via dana APBD Perubahan.
"Jika anggaran 70 juta itu bisa direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka secepatnya akan langsung kami realisasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para korban penggusuran. Kami minta restu dulu jika bisa direalisasikan sesuai dengan mekanisme nya,"aku Miskar.(amin)
