Mataram,-Pada acara kegiatan Deklarasi Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak (DRPPA) tingkat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dibuka secara Resmi oleh Wakil Gubernur NTB dan dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Anggota DPR RI Komisi VIII, seluruh Bupati/Wali Kota didampingi Kepala DP3A serta Pejabat Lingkup Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur-Mataram, Senin (7/3/2022).
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga memuji penyerapan dan penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Dompu. “Kami sangat mengapresiasi kinerja Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Utara dalam hal penyerapan anggaran DAK Non Fisik,” ungkapnya.
Prayoga meminta kepada seluruh pimpinan daerah di NTB untuk mengawal dan memastikan DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. “Serapan anggaranya minimal sama dengan Dompu dan Lombok Utara sebanyak 90 persen,”sarannya.
DAK Non Fisik kata Prayoga dijalankan dengan tanggungjawab dalam menyediakan layanan bagi korban kekerasan, sekaligus respon atas banyaknya kasus terkait perempuan dan anak yang harus segera ditangani secara komprehensif oleh seluruh pihak, khususnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
“Penyaluran DAK Non Fisik Tahun 2021 merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian PPPA dengan nilai sebesar Rp 101,747 miliar dan NTB mendapatkan alokasi sebanyak Rp. 3,9 milyar,” ujarnya.
Penyaluran DAK tersebut, merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA yang menegaskan penambahan tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
“Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan cakupan, akses dan mutu pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” ujarnya.
Menteri Bintang meminta kepada daerah yang telah menerima DAK untuk profesional dalam melaksanakan program dan kegiatan, agar penggunaannya sesuai target dan sasaran dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Kami harap daerah-daerah bisa memanfaatkan DAK ini dengan sebaik-baiknya dengan membangun sinergi koordinasi antara pemerintah melalui OPD, lembaga masyarakat dan pendamping selama proses hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,” sarannya.
Sebelumnya, Dr. Ir. Hj. SItti Rohmi Djalilah, M.Pd Wakil Gubernur NTB menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang Kepada Ibu Menteri, Anggota DPR RI beserta rombongan.
“Deklarasi Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak, serta Program Posyandu Keluarga merupakan sebagai sentral untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun meminimalisir angka kematian bayi dan ibu melahirkan mulai dari tingkat Dusun dan Desa,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Wagub mengajak kepada seluruh pimpinan daerah untuk berkomitmen mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak dengan saling bersinergi dan koordinasi.“Mari kita bekerja sama dalam mewujudkannya,” harap Wagub.
Ditempat yang sama, Nanang Samudra Anggota Komisi VIII DPR RI mengajak kepada seluruh pimpinan daerah untuk memanfaatkan anggaran DAK Non Fisik tersebut selain untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga diharapkan dapat meminimalisir kematian bayi, ibu hamil dan stanting.
“Saya bermimpi, salah satu daerah di NTB masuk nominator daerah ramah anak dan perempuan yang semuanya tergantung komitmen kita bersama,” ujarnya.
Usai acara, Bupati Dompu Kader Jaelani menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi NTB, lebih-lebih Menteri PPPA yang telah mengapreasi penyerapan DAK Non Fisik Kabupaten Dompu yang sudah 90 persen.
“Terima kasih juga kami sampaikan atas Reword (hadiah) penambahan dua kali lipat DAK Non Fisik dari tahun lalu. Insya Allah akan kami gunakan se efektif mungkin untuk meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan, pendampingan, pencegahan dan menajeman penangan korban kekerasan anak dan perempuan serta untuk mewujudkan program desa ramah perempuan dan perlindangan anak di Bumi Nggahi Rawi Pahu,” ujarnya.
Sementera itu, Daryati Kustilawati, SE, M.Si Kepala DPPA Kabupaten Dompu mengatakan, untuk kedepan diharapkan dalam pemanfaatan dana DAK dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pencegahan dan pelayanan untuk korban kekerasan perempuan dan anak.
“Berkaitan dengan program yang diluncurkan dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak. Tahun ini direncanakan ada sekolah perempuan pada desa model bagian dari indikator DRPPA, begitu pula pada desa rintisan. Semuanya akan terwujudnya melalui Sinergitas dan kolaborasi, sehingga dapat dilaksanakan sesuai harapan bersama,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatangan Deklarasi Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak tingkat Provinsi NTB oleh seluruh pimpinan daerah yang berjalan dengan aman dan lancar. (Amin/wan)
