Dompu,-Beredarnya dalam group Whatsup tentang BPBD Dompu keluarkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, dimana dalam rilisan tertulis "Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam pengkoordisian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
"Untuk itu BPBD berupaya menyajikan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indeks tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat yang dikumpulkan melalui SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP UNIT PELAYANAN PUBLIK", ternyata hal itu menjadi topik pembahasan hangat oleh sejumlah korban banjir di Kabupaten Dompu NTB sendiri.
Salah satunya datang dari Imam. Warga Desa Bara yang menjadi korban banjir ini mengaku saat bencana banjir bandang terakhir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu pekan kemarin khususnya di Desa Bara, pihak BPBD Kabupaten Dompu diduga justeru tidak nongol dilokasi banjir, padahal kata Imam pada LS, bencana banjir bandang khususnya di Desa Bara sangat parah karena selain merusak bagian belakang rumah seorang warga, juga merusak satu jembatan di jalan ekonomi yang ada di Dusun Sipon.
Selain itu saat banjir melanda, warga yang histeris juga mengharapkan adanya bantuan dari instansi terkait dalam hal ini BPBD sebagai instansi penanggulangan bencana, justeru hingga pasca banjir pun BPBD Dompu pula diduga kuat tidak nongol ke Desa Bara.
"Kami sebagai warga Desa Bara mempertanyakan kinerja Kepala BPBD Kabupaten Dompu beserta seluruh bawahannya. Ketidakhadiran BPBD Dompu saat banjir hingga pasca, justeru menjadi pertanyaan publik akan tupoksi BPBD sendiri,"kata Imam mengakui hal itu.
Pada saat banjir bandang yang sama pada pekan lalu, sejumlah warga Desa Wawonduru juga mempertanyakan ketidakhadiran BPBD Kabupaten Dompu dilokasi banjir."sejak banjir muncul hingga airnya surut kami tidak ada melihat BPBD Dompu turun ke lokasi banjir di Desa Wawonduru ini,"demikian pengakuan sejumlah korban banjir Desa Wawonduru saat di interview LS pekan lalu.
Bahkan saat bencana tumbang pohon akibat angin puting beliung di teka sire yang terjadi pada Rabu (01/03/23) kemarinpun, BPBD Dompu diduga tidak hadir pula. Hal itu diketahui berdasarkan pengakuan sejumlah pengendara yang antri sekitar 3 kilo dari lokasi bencana.
"Kami belum melihat adanya orang BPBD Dompu yang hadir kok,"ujar sejumlah pengendara pada LS.
Terkait hal itu, Kepala BPBD Kabupaten Dompu, H. Tajuddin HIR, SH yang dikonfirmasi oleh wartawan media ini melalui Kasubbid Tanggap Darurat, Evakuasi dan Penyelamatan, Marwan mengakui jikalau pihaknya tidak hadir dilokasi bencana terutama bencana banjir secara tepat waktu. Hal itu terjadi karena BPBD Kabupaten Dompu sendiri terkendala logistik sebab logistik yang pernah diusulkan oleh BPBD, itu tidak langsung bisa diambil karena mengurus logistik sangat ribet terutama dalam hal pengajuannya, harus ke PPKAD kemudian direview terlebih dahulu lagi oleh Inspektorat dan juga akan kembali lagi ke Dinas PPKAD Kabupaten Dompu untuk di verifikasi, dari hasil verifikasi itu juga apakah pengajuan BPBD ini lolos atau tidak.
Ditanya, yang menjadi kendala sehingga BPBD jarang hadir dilokasi bencana selama tahun 2023 ini ?
Marwan mengungkapkan, kendala yang dihadapi BPBD saat ini yakni karena minim bahkan tidak adanya pompa air, sensor, bahkan saat terjadinya puting beliung hingga menyebabkan pohon tumbang di nanga tumpu dan teka sire Rabu kemarin, memang diketahui oleh BPBD sendiri, tapi BPBD tidak turun ke lokasi karena sangat tidak mungkin BPBD mau turun dengan tangan hampa tanpa adanya peralatan, sebab di BPBD sendiri minim anggarannya juga.
"Tahun 2023 ini kita sudah usulkan anggaran untuk pengadaan peralatan ke PPKAD Kabupaten Dompu, kita tinggal menunggu verifikasi dari PPKAD saja, dan kita berharap semoga yang kita usulkan itu lolos. Seandainya lolos, maka kita akan ajukan pengadaan peralatan seadanya terutama mesin pompa air, karena saat banjir barang itu yang sangat kita butuhkan. Dan saat banjir kemarin saja, justeru yang turun yakni kepolisian, pemadam, Dinsos saja, sedangkan kita BPBD mau turun ke lokasi banjir pake apa, mobil operasional kita saja yang ada di depan kantor ini seperti rongsokan karena rusak, ya malu lah kita,"ungkap Marwan.
"Mungkin teman-teman media tau bahwa pada jamannya Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Pak Jufri itu justeru eksennya kita luar biasa, karena peralatan saat itu walaupun minim tapi tingkat koordinasi antara pimpinan sama bawahan itu sangat luar biasa. Jadi seperti itulah yang sangat kita harapkan sekarang. Yang menjadi kendala kita saat ini juga yakni tidak adanya peralatan dan logistik sebab minimnya anggaran dan kalaupun di APBD murni 2023 ini ada anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan peralatan dan logistik, maka kita tidak perlu lagi meminta anggaran dari luar. Seandainya anggaran itu juga ada, justeru SDM kita lagi disini yang menjadi kendala pula, apakah kita tanggap terhadap bencana atau gimana, justeru seharusnya yang duduk di BPBD Kabupaten Dompu ini, orang yang memiliki hati nurani dan tanggap terhadap bencana, serta memiliki rasa kemanusiaan lah,"beber Marwan saat ditemui diruang kerjanya Kamis (02/03/23) sekitar pukul 11.20 wita tadi.
Terkait hal itu, Marwan berharap kepada masyarakat, jika terjadi bencana, agar tidak mengeluh serta menuntut langsung ke BPBD, tapi sampaikan tuntutan dan keluhannya langsung ke pimpinan atas yakni Bupati Dompu, biar Bupati sendiri yang bisa menilai BPBD itu seperti apalah.
"Tapi kalau dituntut terus ke bawah maksudnya ke BPBD ya percuma lah. Apa sih guna nya kita ini, Kabid dan Kasi saja tidak berfungsi kok, kalaupun yang diatasnya kita ini tidak ada kerjasama dengan kami bawahannya, ya percuma dong,"urai Marwan mengakhiri pembicaraannya.
Terkait beredarnya Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BPBD, dan munculnya keluhan dari sejumlah masyarakat korban banjir atas dugaan ketidak hadiran BPBD Dompu dilokasi bencana, justeru tidak dijawab oleh Sekda Dompu, Gatot Gunawan PP, SKM, M.Kes saat dimintai keterangannya oleh LS via pesan whatsup pribadinya Kamis pagi tadi.
Sebelumnya juga, Kepala Desa Bara, Andi Aswad yang dikonfirmasi media ini via telepon whatsup nya saat H+1 banjir bandang pekan kemarin, juga mengakui bahwa saat terjadi banjir bandang di Desa Bara, BPBD Kabupaten Dompu diduga tidak hadir dilokasi banjir Desa Bara."yang jelas saat banjir, BPBD diduga tidak ada hadir di Desa Bara,"aku Kades Bara.(amin/boy)
