Dompu - "Kami di Pemda bersama anggota DPRD, memiliki hati dan perasaan yang sama sesuai keinginan teman-teman honorer. Ini adalah persoalan kita bersama," kata Asisten Administrasi Umum Setda Dompu, Ruslan, saat menemui massa aksi di depan kantor Bupati Dompu.
Ruslan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan nasib tenaga honorer tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu, lanjut Ruslan, sedang dalam perjalanan menuju Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyampaikan aspirasi para honorer.
"Kami tidak berdiam diri. Hari ini Sekda sudah berangkat ke Menpan RB dan BKN membahas persoalan ini," ujarnya.
Ruslan berharap pemerintah pusat mengeluarkan peraturan baru yang dapat mengakomodasi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK.
"Semoga ada aturan baru, ada kepastian untuk tenaga honorer. Kami juga tidak menginginkan tenaga honorer agar tidak tersisa," imbuhnya.
Sebelumnya, ratusan tenaga honorer di Dompu, yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis dengan status R2 (THK-II tidak lulus seleksi) serta R3 (Honorer Non-ASN database BKN tidak lulus seleksi), menolak wacana pemerintah untuk menjadikan mereka sebagai PPPK paruh waktu.
"Kami menolak PPPK paruh waktu," ujar salah seorang peserta aksi, Syamsudin, saat berorasi.
Massa aksi mendesak pemerintah untuk mengangkat mereka langsung sebagai PPPK penuh waktu, sebagaimana rekan-rekan mereka yang telah lulus seleksi.(adv)
