Sumbawa, NTB-Krisis air di Sumbawa ternyata bukan semata persoalan musim kemarau. Konflik distribusi yang kerap muncul di sawah-sawah petani berakar dari kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang lemah dan belum teregulasi dengan jelas.
Untuk menanggulanginya, FKP3A NTB bersama Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa menggelar pemutakhiran data kelembagaan P3A, GP3A, dan IP3A di Kantor UPT Pengairan Plampang, Desa Plampang, 18 September 2025. Sekitar 90 peserta hadir, mulai dari ketua P3A/GP3A se-Kecamatan Plampang dan Maronge, hingga perwakilan BPSDA WS Sumbawa dan BBWS NT I.
Menurut Ketua FKP3A NTB, Iwan Firmansyah, tujuan kegiatan ini sederhana tapi strategis: mengangkat marwah P3A sekaligus meminimalisir kehilangan air dan konflik antarpetani. “Dengan data yang akurat, pengurus P3A punya legitimasi untuk menjalankan tugasnya. Ini penting agar ketahanan pangan di NTB tetap terjaga,” ujarnya.
FKP3A NTB menggunakan dua metode: kunjungan ke tiap UPT pengairan dan koordinasi lintas instansi, memastikan data sesuai kondisi nyata di lapangan. Dari roadshow ini, terlihat banyak pengurus P3A yang berjuang mendistribusikan air tanpa pedoman hukum yang kuat. Iwan menekankan pentingnya aturan dan peraturan daerah untuk memberi dasar hukum bagi pengurus menghadapi potensi konflik air di masa depan.
Selain itu, Iwan menyoroti SDM petani dan pengelola irigasi yang menua dan kurang aktif, sehingga pemutakhiran data menjadi langkah vital untuk menjalankan swasembada pangan sesuai instruksi pemerintah. “Kami turun ke tiap UPT pengairan memastikan P3A berjalan maksimal, sesuai harapan petani, dan mengacu pada regulasi nasional tentang pemeliharaan jaringan irigasi,” katanya.
Meski kegiatan berlangsung lancar dan koordinasi dengan Dinas PUPR berjalan, Iwan mengakui tantangan masih besar. “Permasalahan hampir seragam: legitimasi P3A yang lemah dan koordinasi antarinstansi yang tidak selalu sinkron. Kolaborasi tetap jalan, tapi perhatian serius dari pemerintah tetap dibutuhkan,” tegasnya.
Melihat ke depan, Ketua FKP3A menegaskan peran P3A akan semakin vital. “Ancaman krisis air dan kebutuhan air yang meningkat membuat lembaga ini jadi tonggak keberhasilan pangan Sumbawa dan NTB. Kami berharap pemerintah kabupaten hingga provinsi memberi perhatian serius pada P3A, bukan sekadar program rutin.”
Hingga berita ini diturunkan, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa belum memberikan keterangan resmi terkait langkah pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan pengelola irigasi.(Bgs)
