Inilah tantangan Pemerintahan Dompu Maju ditengah pemangkasan TKD dan meningkatnya belanja pegawai terutama PPPK pada tahun 2026.
Sesuai dangan dokumen KUA/PPAS APBD tahun 2026 bahwa terjadi pemangakasan terhadap Pendapatan TR.
Dimana Dana TR Umum pada tahun 2025 yakni Rp. 789.236.220.000 sedangkan di tahun 2026 mendatang justeru Dana TR terjadi penurunan yakni Rp. 625.688.738.000. Itu terjadi penurunan sebentar yakni Rp. 163.547.482.000.
Dari Dana TR Umum tersebut habis untuk Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut :
1. Gaji PNS, tambahan Penghasilan, BPJS, JKK, JKM, sebanyak : Rp. 393.894.290.629 dan terjadi kenaikan belanja PNS sebanyak 2,5 Porsen atau sekitar Rp. 5.852.646.217
2. Gaji PPPK, TPP PPPK, BPJS,JKK, JKM sebanyak Rp. 220.723.743.570. Dari yang semula Rp.15.859.544.240 atau terjadi lonjakan sebesar Rp. 219.417.885.930.
3. Lain-lain Gaji dan tunjangan sebesar Rp. 13.428.589.275 + 629.186.769
Total Belanja Pegawai yakni senilai Rp. 628.675.810.235.
Sedangkan DAK Fisik yang kita harapkan hampir tidak ada terjadi Penurunan yabg sangat extrim yaitu senilai Rp. 49.640.437.000.
Untuk DAK Non Fisik yang ada diperuntukan dengan jelas seperti bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp. 23.347.862.000.
Dalam kondisi seperti ini yakni akibat pemangkasan anggaran dana transfer pusat maka menimbulkan tantangan seperti terganggunya pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, menurunnya kemampuan fiskal daerah, ancaman stagnasi ekonomi daerah, serta potensi peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran serta berpotensi Gejolak Sosial di daerah yang sangat bergantung pada dana transfer tersebut.
Bayangan saja, Proyek Fisik Hilang, Pembelanjaan seperti Goverment Expenditure tidak ada, Keadaan Usaha karena aktivitas ekonomi berkurang pembelanjaan menurun secara extrim.
Saya berharap ada alternatif lain yang harus dipikirkan bersama dalam rangka menunjang pembiayaan agar ada kegiatan pembangunan terutama yang menyangkut kebutuhan dan kesehatan dasar.
Best Regard
Kurnia Ramadhan
