Mataram, Lintassamudera - Selasa 9 Desember 2025, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan 50 koperasi desa percontohan. Setiap koperasi mendapat modal awal Rp50 juta sebagai langkah memulai usaha, membangun portofolio bisnis, dan mengukur kapasitas kredit desa dalam satu tahun.
Dalam sambutannya pada Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB di Bank NTB Syariah, Gubernur menegaskan bahwa koperasi harus kembali menjadi pilar ekonomi rakyat. Sejak muda, ia mengaku dibesarkan dalam pemikiran ekonomi tentang kemandirian dan kerja bersama.
“Saya selalu mengingat satu kalimat: koperasi adalah jalan kita untuk menolong diri kita sendiri melalui usaha bersama,” ujarnya.
Menurut Iqbal, koperasi merupakan penolak ketergantungan dan wadah kolektif untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa banyak pemikir ekonomi menegaskan kemajuan lahir dari kekuatan kolektif masyarakat, bukan semata dari faktor eksternal. Nilai-nilai moral dan religius, katanya, juga mengajarkan pentingnya memudahkan kesulitan dan memperpendek jarak akses bagi masyarakat kecil.
Meski koperasi tumbuh sejak awal abad ke-20, kondisinya kini dinilai memprihatinkan. Banyak koperasi besar yang dulu berjaya kini hilang, sementara di negara-negara maju, koperasi justru tumbuh lebih kuat. Ia mencontohkan beberapa koperasi raksasa dunia seperti Rabobank di Belanda serta jaringan Raiffeisen di Jerman, Austria, dan Swiss yang mampu menguasai sektor pangan hingga perbankan global.
Sebaliknya, Indonesia yang memiliki anggota koperasi terbesar di dunia belum melahirkan satu pun koperasi yang mampu menembus kelas global. “Akar ekonomi bangsa ini adalah gotong royong dan solidaritas. Selama logika kapitalisme yang hanya menguntungkan yang kuat masih mendominasi, rakyat kecil akan tertinggal,” tegasnya.
Untuk mempercepat perbaikan, Iqbal menginstruksikan Bank NTB Syariah mempercepat transformasi koperasi, termasuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai birokrasi selama ini terlalu lambat merespons dinamika ekonomi rakyat sehingga pemerintah harus memberi contoh melalui program percontohan.
“Kalau tidak kita kawal, tidak mungkin koperasi besar lahir. Pemerintah tidak boleh hanya mencari aman, kita harus memberi contoh,” katanya.
Saat ini terdapat sekitar 1.166 desa dan kelurahan di NTB yang dinilai potensial menjadi basis koperasi desa. Bila setiap koperasi mampu membangun kapitalisasi minimal Rp1 miliar, valuasi total koperasi desa NTB diperkirakan dapat menembus lebih dari Rp1 triliun.
“Ini akan menciptakan jaringan distribusi logistik paling merata di Indonesia. Setiap desa bisa menjadi simpul ekonomi,” jelasnya.
Dengan jaringan koperasi desa, distribusi barang dinilai dapat lebih efisien dari rantai perdagangan besar yang selama ini dikuasai swasta. Dalam model itu, koperasi desa menjalankan distribusi lokal, sementara koperasi pusat menangani distribusi antarkabupaten hingga antarwilayah, membentuk ekosistem logistik rakyat yang lebih murah dan mandiri.
Iqbal juga menekankan tiga hal penting untuk memperkuat koperasi: membangun pusat kompetensi melalui kolaborasi akademisi, universitas, pemerintah, dan masyarakat; melakukan eksperimen model bisnis yang tidak hanya bertumpu pada simpan-pinjam; serta memastikan partisipasi anggota menjadi ruh utama koperasi agar manfaatnya tidak hanya dinikmati segelintir orang.
Ia menegaskan bahwa koperasi harus menjadi wadah inklusif, di mana setiap anggota memiliki peran dalam ekosistem ekonomi desa, mulai dari pengelola dapur umum, tim pemelihara jalan desa, hingga pengelola usaha kecil masyarakat. “Kita harus memiliki kehormatan bahwa pendapatan saya berasal dari kerja, bukan keberuntungan,” ujarnya.
Di akhir pidatonya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai roh ekonomi bangsa. “Koperasi bukan sekadar lembaga. Koperasi adalah jalan, adalah gerakan, adalah roh ekonomi kerakyatan,” tutupnya.
Ia meminta dukungan semua pihak untuk mempercepat transformasi koperasi desa sehingga Indonesia mampu melahirkan koperasi berskala dunia dan menempatkan ekonomi rakyat sebagai tiang utama kemandirian bangsa. (bgs)
