"Kami minta ke Pemda dan DPRD Dompu agar bisa memberikan kami tempat hunian yang layak, makanan, minuman serta mohon untuk bisa di bantu tempat penanganan trauma anak,"demikian pinta Sarifudin depan sejumlah anggota DPRD Dompu.
Permintaan pihak perwakilan korban penggusuran ternyata di tanggapi oleh Sekda Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra, SKM, M.Kes,. Gatot mengaku pihaknya sejauh ini sudah memerintahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Dompu untuk mengupayakan pembangun tenda darurat sementara untuk para korban.
Namun untuk sementara Pemda saat ini belum memiliki aset untuk pengadaan rumah permanen bagi korban penggusuran. Meski demikian, Pemda Dompu sendiri menawarkan dua pilihan tempat tinggal relokasi sementara yaitu di SKB dan RPH.
Dijelaskan Sekda, sesuai ketentuan UUD tentang penanganan orang-orang terlantar, bencana sosial maupun konflik dan jika korbannya lebih dari 10 Kepala Keluarga maka ranah dan domainnya adalah wewenang Provinsi.
Meski demikian, Pemda tidak menutup mata dan sudah bersurat ke Provinsi NTB untuk meminta pengadaan beberapa kebutuhan warga."Kami sudah bersurat ke Provinsi meminta bantuan termasuk pengadaan sembako, perabot rumah, tempat tidur, dapur dan sebagainya,"jelas Gatot.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Dompu, Hj. Daryati Kustilawati, M.Si, menjelaskan, pada tahap awal ini pihaknya sudah melakukan asesmen terkait kebutuhan bagi anak-anak pasca penggusuran ini.
"Kemarin kami sudah melakukan pendataan awal. Insyaallah kedepannya untuk penanganan trauma anak-anak kita akan melakukan edukasi spesifik,"ujar Hj. Daryati.(amin)
