Aksi damai yang dilakukan oleh ribuan nakes ini pertama digelar depan gerbang Pemda Dompu, tidak berlangsung lama akhirnya massa melakukan long march menuju gedung DPRD Dompu. Aksi yang dilakukan oleh massa Nakes berlangsung aman dan terkendali serta dijaga ketat oleh aparat keamanan.
Dalam orasinya, massa Nakes meminta kepada DPRD Dompu agar dapat memperhatikan nasib dan prospek mereka. Massa juga meminta kepada DPRD Dompu agar dapat meninjau kembali regulasi yang muncul terkait syarat pengusulan bahan untuk menjadi calon pegawai P3K, karena menurut massa bahwa salah satu syarat yakni harus memiliki SK honorer daerah tersebut dianggap telah menciderai pengabdian mereka selama bertahun-tahun dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi pasien.
"Jika kami semua tidak bisa mengikuti seleksi bahan untuk menjadi calon pegawai P3K karena terkendala SK Honda saja, itu sangat lucu berarti regulasi yang dibuat tersebut sangat bertentangan dengan masa pengabdian kami selama ini yang sudah sekian tahun mengabdi,"ujar Ula Aminulla, S.Tr,Ns saat di interview media ini digedung DPRD Dompu.
Selain itu massa Nakes juga meminta dengan tegas kepada DPRD dan Pemda Dompu, agar bisa menghentikan sementara kegiatan penyeleksian bahan tersebut karena apa yang dilakukan itu sangat tidak mendukung massa Nakes untuk menjadi seorang pegawai P3K.
"Kami menduga bahwa dinas terkait yang ada di Kabupaten Dompu sangat diskriminatif dalam hal penyeleksian bahan ini karena pada awalnya bahwa semua SK bisa digunakan, namun ditengah jalan selesai kami mengurus berkas ini ternyata selain SK Honda tidak bisa digunakan lagi dan berkas kami dinyatakan tidak lolos. Inikan lucu dan kami menduga ini ada unsur diskriminatif,"tegas Ula yang dibenarkan oleh massa Nakes lainnya.
Secara terpisah Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md,Par pada media ini usai menjalani dialog menyampaikan, massa Nakes dalam aksinya hanya menuntut agar Pemda Dompu dan DPRD dapat memperhatikan nasib dan masa depan mereka.
Bahkan massa juga meminta agar kegiatan penyeleksian administrasi yang sedang berjalan ini dapat dihentikan sementara waktu sampai menunggu syarat terbaru dari Menpan RB yang harus dipenuhi lagi oleh calon pegawai P3K.
"Massa Nakes yang hadir ini merupakan honorer yang sudah lama mengabdi yakni diatas 5 tahun, tapi dalam penyeleksian berkasnya untuk mengikuti sebagai calon pegawai P3K hanya terkendala satu syarat saja,"ungkap Ketua DPRD Dompu.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Dompu juga mengaku akan memanggil Dinas terkait untuk kembali melakukan dialog di gedung DPRD Dompu bersama perwakilan massa Nakes untuk membahas yang menjadi tuntutan massa.
"Jika dinas terkait sudah ada di Kabupaten Dompu maka kami akan bersurat untuk membahas masalah ini, yang jelas dalam pekan ini paling telat pekan depan kita akan berdialog Kembali bersama dinas terkait,"urai Ketua DPRD Dompu.(amin)
