Dompu,-Sekitar puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PC. Kabupaten Dompu NTB menggelar aksi demonstrasi di Kantor Pemda Dompu pada Rabu (20/12/23) kemarin. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan massa terhadap kepemimpinan AKJ Syah yang dianggap gagal dalam memimpin daerah Kabupaten Dompu terutama tidak terealisasinya sejumlah janji politik AKJ.
Koordinator Aksi, Ardi Mawardin dalam orasinya mengatakan, dipenghujung masa kepemimpinan Bupati Dompu seharusnya mampu memaksimalkan dan merealisasikan program dan janji politiknya. Tetapi faktanya, justeru banyak sekali program prioritas yang belum maksimal dan bahkan belum terlaksana, mulai dari program Jara Pasaka, sanitasi dan air bersih, Balai Latihan Kerja (BLK), program 1.000 UMKM dan 1.000 lapangan pekerjaan serta 1 ambulan yang diperuntukan bagi per Desa dan Kelurahan dan program lainnya.
Selain itu juga kata Ardi, persoalan mengenai harga jagung dan padi yang tidak stabil setiap tahunnya juga menjadi persoalan bahkan itu semua tidak sesuai dengan janji politik Bupati Dompu sendiri, termasuk terjadinya kelangkaan pupuk yang tidak pernah terselesaikan termasuk ketersediaan bibit unggul yang jarang sekali hadir ditengah petani.
Termasuk juga persoalan porang yang menjadi program unggulan Bupati Dompu tersebut juga belum jelas keberadaannya, cara penanamannya dan cara perawatannya yang jarang sekali disosialisasikan ditengah masyarakat dan petani, justeru Kabupaten Dompu seakan akan ingin dijadikan sebagai kelinci percobaan penanaman porang oleh kepemimpinan Bupati Dompu.
"Janji politik Bupati Dompu juga mengenai BLK hingga kini tidak ada kejelasan, bahkan tidak dapat direalisasikan ditambah lagi mengenai 1.000 UMKM dan 1.000 lapangan pekerjaan yang sampai sekarang tidak maksimal. Terbukti banyak masyarakat yang kebingungan mencari pekerjaan dan bahkan melakukan tindak kriminal karena minimnya lapangan pekerjaan,"ungkap Ardi.
Disisi lain, Lanjut Ardi, program sanitasi dan air bersih yang sampai sekarang tidak maksimal, itu terbukti bahwa sejumlah masyarakat mengeluh ketika musim hujan, air kran justeru keruh dan tidak dapat dikonsumsi dan yang paling memprihatinkan lagi ketika musim kemarau terjadi justeru air kran tidak keluar sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan air.
"Dengan melihat sejumlah kegagalan dimasa kepemimpinan sekarang ini, kami dari PC. PMII Kabupaten Dompu memberikan kartu merah sebagai bentuk kekecewaan terhadap janji politik yang tidak maksimal dan bahkan tidak dapat direalisasikan dipenghujung masa kepemimpinan AKJ SYAH ini,"tutur Ardi.
Selain itu juga, beber Ardi, terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dikucurkan oleh Menteri Keuangan sejak tahun 2022 hingga 2023 ini, banyak sekali kejanggalan dalam pengalokasiannya, padahal dalam PMK Nomor : 215/PMK.07/2021 sudah jelas mengatur tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT.
Dalam PMK tersebut telah mengatur bahwa pengalokasian DBHCHT dengan angka 40 persen untuk kesehatan, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat dan 10 persen untuk penegakan hukum. Tapi nyatanya Pemerintah Kabupaten Dompu banyak sekali improvisasi dalam pengalokasian DBHCHT dan diduga Pemda Dompu telah semena mena dalam mengalokasikan DBHCHT tanpa melihat PMK Nomor : 215/PMK.07/2021.
Maka dari itu perlu adanya transparansi yang dilakukan oleh 13 SKPD yang telah menerima DBHCHT ditahun anggaran 2023 ini karena dugaan PC. PMII Kabupaten Dompu bahwa anggaran itu telah disalahgunakan dalam pengalokasiannya karena diduga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Bupati harus mengevaluasi 13 SKPD selaku penerima DBHCHT karena sesuai dengan PMK Nomor : 215/PMK.07/2021 bahwa Bupati Dompu selaku Kepala Daerah sebagai penanggung jawab penuh terhadap pengalokasian DBHCHT di Kabupaten Dompu untuk segera membuat Perbup mengenai penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT di Kabupaten Dompu ini, agar pengalokasian anggaran itu tidak semena mena.
"Bupati Dompu harus segera membentuk Perbup,"tegas Ardi.
Asesten II Setda Dompu, H. Moh.Syai'un SH, yang menemui massa aksi untuk berdialog justeru tidak membuahkan hasil karena massa meminta untuk menemui Bupati Dompu, H. Kader Jaelani saja sehingga dialog dengan massa aksi gagal.(amin/syam)
Ayo Kita ke TPS dan Jangan Lupa Tetap Coblos...
