Amin Kasipahu
(Pimpinan LINTAS SAMUDERA.com)
PEGAWAI Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau trend disebut sebagai PPPK merupakan salah satu jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan.
PPPK merupakan bagian dari ASN, sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perbedaannya utamanya dengan PNS yakni terletak pada status kepegawaian karena PNS diangkat tetap, sedangkan PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
Yang berhak menjadi PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan diangkat melalui perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
Umumnya, tenaga honorer yang ingin mendaftar PPPK maka harus memiliki masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut, terdaftar di database BKN, masa kerja ini akan lebih kuat jika tenaga honorer tersebut terdaftar dalam basis data BKN.
Sedangkan peserta yang memiliki masa kerja yang lebih dari 2 tahun, termasuk pengalaman kerja yang relevan, harus dicantumkan dalam Surat Keputusan (SK) honorer yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan instansi.
Kita semua harus simak bahwa aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sudah jelas sekali salah satunya yakni minimal harus masa kerja 2 tahun berturut-turut, tapi kenapa justeru di Kabupaten Dompu NTB saat ini viral terkait lulusan PPPK Paruh Waktu banyak yang diduga siluman.
Istilah kata Siluman itu memiliki banyak makna dan itu tergantung dari kita yang memaknainya, bisa jadi peserta yang lulus belum genap usia 2 tahun masa pengabdian ditempat nya bekerja dan bisa jadi juga peserta yang lulus tersebut tapi tidak pernah mengabdi.
Sangat ironis lagi, bahwa dari ketiga bidang yang menjadi fokus lulusnya peserta dalam PPPK Paruh Waktu yakni Pendidikan, Kesehatan dan Tekhnis, justeru dugaan manipulasi data terbesar itu di dominasi oleh pendidikan itu sendiri.
Dugaan manipulasi data oleh para oknum tenaga pendidik tersebut diketahui berdasarkan informasi dan laporan dari sejumlah masyarakat hingga sejumlah guru yang ada, pasca diterbitkan nya pengumuman kelulusan PPPK Paruh Waktu tahun 2025 ini.
Sehingga muncullah aksi protes hingga masuknya surat sanggahan di meja sejumlah pejabat berwenang hingga tembus meja Bupati sehingga mulai viral hingga ke telinga publik pasca diberitakan oleh sejumlah media online dan cetak.
Bayangkan, di Kabupaten Dompu ini ada sebagian sekolah yang di duga kuat menerbitkan sejumlah guru yang diduga lulus PPPK Paruh Waktu Siluman dengan jumlah guru dan tenaga operator hingga tenaga tekhnis yang bervariatif jumlahnya, ada 1 hingga diatas belasan orang guru per sekolah pun menjadi indikasi kuat masuknya data siluman tersebut.
Pertanyaannya, siapa aktor intelektual dibalik munculnya PPPK Paruh Waktu Siluman ini ?
Pertanyaan itu pernah dilayangkan media ini saat melakukan konfirmasi di Sekda Dompu sendiri. Bahkan pada berita sebelumnya, Sekda Dompu, Gatot Gunawan PP, SKM, MPPM menegaskan bahwa aktor intelektual dibalik semua ini yakni diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah dan Operator.
Terkait hal itu, apa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu setelah mengetahui dugaan tersebut ?
Sebelumnya media ini telah wawancarai Panglima tertinggi di Kabupaten Dompu ini. Dalam keterangan nya, Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE telah memerintahkan kepada sejumlah jajarannya kebawah untuk segera membentuk tim investigasi guna melakukan kegiatan ferivikasi faktual (Ferval).
Walaupun saat ini tim yang merupakan koalisi dari BKD dan PSDM, Dikpora, Inspektorat hingga Bagian Hukum Pemda Dompu dan lainnya tengah melaksanakan tugasnya dalam hal memeriksa seluruh berkas administratif masing-masing guru pada seluruh sekolah sesuai jadwal, tapi hingga berita ini diturunkan hasilnya belum bisa diketahui oleh media, namun kerja ekstra tim Wajib mendapat dukungan guna menemukan titik terang sehingga kita semua bisa membongkar jaringan dugaan manipulasi data dan skandal dugaan PPPK Paruh Waktu Siluman ini.**
