Sumbawa, NTB-Memasuki akhir tahun 2025, Pemerintah Desa Kerato di Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, menuntaskan hampir seluruh program kerja dengan capaian sekitar 80–90 persen. Kepala Desa Kerato, Muhammad Idham, menyebut sebagian besar kegiatan telah rampung, sementara sisanya masih terkendala urusan administrasi.
“Sekarang sudah bulan November, jadi hampir semua kegiatan sudah tuntas. Yang masuk ke perubahan akan kami kerjakan di bulan November–Desember ini. Hanya sekitar 10 persen yang belum selesai karena kendala administrasi,” ujar Idham saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/11/2025).
Idham mencontohkan salah satu hambatan yang muncul, yakni dana BPBK (Bantuan Program Pembangunan Berbasis Kawasan) senilai Rp100 juta yang salah alamat dan justru masuk ke Desa Nijang. Karena tidak sesuai wilayah, pemerintah desa menolak menerima dana tersebut. “Dana itu kami keluarkan dari APBDes agar anggaran tahun ini bisa terserap seluruhnya,” jelasnya.
Terkait program prioritas, Idham menegaskan seluruh sektor dijalankan secara merata. Namun dua fokus utama tetap dijaga setiap tahun: pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi warga. “Yang lainnya habis untuk membayar siltap perangkat desa, tunjangan BPD, RT, RW, guru PAUD, posyandu, kader dasawisma, marbot, hingga linmas. Semua tetap kami beri, meski jumlahnya tidak besar,” tuturnya.
Tahun ini, dana pembangunan dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tercatat tidak sampai Rp400 juta. Dengan cakupan lima dusun dan 28 RT, Idham menilai anggaran tersebut masih jauh dari cukup. Tambahan dana melalui pokok pikiran (pokir) anggota dewan dan bantuan beberapa dinas pun tidak banyak membantu. “Kalau dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan, itu sangat sedikit. Apalagi sebagian dana sudah terserap untuk program ketahanan pangan sekitar Rp.239 juta dan BLT yang juga mencapai ratusan juta rupiah,” katanya.
Menjelang 2026, Desa Kerato dihadapkan pada tantangan baru melalui program Koperasi Desa Merah Putih, yang mensyaratkan penyediaan lahan seluas 10 are. Idham mengaku kesulitan memenuhi ketentuan tersebut karena harga tanah di wilayahnya cukup tinggi. “Kalau di Kerato, tanah di pinggir jalan saja sudah Rp100 juta per are. Jadi kalau 10 are, ya satu miliar. Di mana kami bisa cari dana sebesar itu?” ujarnya.
Meski demikian, pembentukan koperasi sudah mulai berjalan dengan dukungan perangkat desa dan BPD. Saat ini tercatat 30 anggota dengan simpanan pokok Rp100 ribu per orang dan iuran wajib Rp10 ribu per bulan. “Kalau kebutuhan dananya besar, kami masih kewalahan. Kecuali nanti ada aturan khusus dari pusat yang memperbolehkan penggunaan dana desa untuk kegiatan koperasi,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan program pembangunan, Idham mengaku tidak banyak menemui kendala berarti. Sebab seluruh program berasal dari usulan warga yang dibahas dan disepakati bersama BPD. “Semua ini betul-betul kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan pribadi pemerintah desa. Jadi tidak ada masalah berarti di lapangan,” tegasnya.
Untuk tahun 2026, pemerintah desa berencana memperbanyak program pemberdayaan ekonomi masyarakat dibandingkan pembangunan fisik. Menurut Idham, pemberdayaan dapat memberi efek jangka panjang melalui penguatan UMKM dan usaha kecil warga. “Kalau terus bangun fisik, dana Rp200–400 juta cepat habis. Tapi kalau fokus ke pemberdayaan, masyarakat bisa bergerak mandiri,” ujarnya.
Menutup perbincangan, Idham berharap partisipasi warga Desa Kerato terus tumbuh dalam mendukung pembangunan desa. “Kami melibatkan warga sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Semoga semangat gotong royong ini terus hidup agar semua program bisa terwujud bersama,” pungkasnya.
(Winda/Bgs)
