Dompu,-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Dompu NTB menolak Draf Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPJ Daerah Kabupaten Dompu tahun 2025. Kenapa demikian ?
Karena draf LKPJ yang disampaikan tersebut dinilai amburadul dan tidak sinkron dengan draf LKPJ yang dipegang oleh Pansus DPRD Dompu sendiri. Bahkan LKPJ yang diserahkan itu justeru tidak ditandatangani oleh Bupati Dompu.
"Untuk diketahui bahwa LKPJ bisa dikatakan raportnya eksekutif, jadi harus teratur sehingga sinkron dengan LKPJ yang dipegang oleh Pansus DPRD Dompu sendiri,"demikian di sampaikan Abdul Rifaid, anggota DPRD Dompu kepada sejumlah media.
Rifaid mengatakan bahwa anggota Pansus telah menggelar rapat membahas khusus terkait persoalan ini pada Rabu (14/04/26) tadi. Dalam rapat itu, anggota Pansus meminta untuk dihadirkan Kadis BPKAD Kabupaten Dompu, justeru yang hadir yakni Kasubag Keuangan.
"Kenapa harus Kasubag yang hadir, kami tidak mau diwakilkan pokoknya yang harus hadir adalah Kadis BPKAD sendiri" Kata Rifaid.
Terkait hal itu, sejumlah anggota DPRD Dompu lainnya juga mengaku kecewa karena menilai sikap eksekutif tidak serius menguras LKPJ Daerah tahun 2025.
"Kalau mengenai di tolak atau tidak itu urusan nanti di sidang Paripurna. Tapi yang kami sesalkan adalah sikap eksekutif yang sangat tidak serius menyiapkan LKPJ 2025 ini,"ujar Suharlin selaku anggota Pansus LKPJ 2025 pada sejumlah media.
Figur yang akrab disapa Ori Lin ini menegaskan, LKPJ tidak boleh dianggap main-main dan disusun sembarangan begitu saja, jadi eksekutif dinilai sangat tidak siap dan asal-asalan saja padahal LKPJ ini merupakan raport nya daerah.
"Saya heran dengan banyaknya pejabat pintar di Daerah ini, terutama di Bappeda dan BPKAD. Namun, saat pembahasan hal yang penting seperti ini mereka hanya terpaku diam dan akhirnya Sekda lagi yang hadir mewakili pertemuan sehingga gagal tercapai kesepahaman. Jangan begitu dong caranya, masa administrasi bisa kacau seperti ini,”ucap Suharlin dengan nada tegas.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pdi yang dikonfirmasi sejumlah media, meminta agar eksekutif serius dalam memperhatikan semua hal terkait urusan daerah, karena jika ini saja tidak bisa tertib bagaikan dengan urusan yang lain.
"Saya harapkan agar eksekutif bisa memperbaiki menyeluruh LKPJ ini sehingga LKPJ yang disampaikan ke DPRD Dompu sudah rinci dan lengkap,"harap Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Dompu ini.(Amin)
