Dompu,-Persoalan keruhnya air hasil produksi PDAM Dompu yang menjadi sorotan publik via media sosial beberapa hari terakhir, memaksa Direktur PDAM Dompu, H. Didi Wahyudi, SE angkat bicara.
Kepada sejumlah media, mantan anggota DPRD Dompu 4 Periode ini mengakui akan keruhnya air yang bersumber dari DAM Mila tersebut tapi itu tidak merata dan hanya dirasakan oleh pelanggan yang ada pada sejumlah wilayah saja.
Namun PDAM sendiri tetap tanggap atas keluhan masyarakat pengguna air itu sehingga pihaknya terus berupaya untuk melakukan sterilisasi dan memperbaiki kualitas air sehingga bisa menghasilkan air yang normal seperti semula.
"semua yang terjadi itu diluar perkiraan dan pengetahuan kita sebagai manusia biasa, meski demikian kita akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan kwalitas air sebagaimana standar kesehatan layak konsumsi,"kata HDW saat ditemui diruang kerjanya Rabu (22/04/26) kemarin.
HDW mengungkapkan, dalam mengatasi persoalan keruhnya air itu, PDAM sendiri sudah menggunakan kaporit untuk menekan perkembang biakan bakteri dan kuman yang terkandung dalam air, tapi untuk mensterilkan kondisi air maka pihaknya membutuhkan kaporit dan tawas dalam jumlah yang cukup besar.
"Kondisi terkini PDAM Dompu, asli kekurangan anggaran untuk pengadaan bahan-bahan yang diperlukan,"ungkapnya.
Mengenai isu Dirut PDAM mengabaikan perintah Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE untuk menggunakan kaporit dan tawas, justeru dibantah keras oleh HDW. Sebab, pihaknya lebih awal telah menyampaikan semuanya yang menjadi kebutuhan PDAM ini pada Tim TAPD yang terdiri dari Bappeda dan Litbang serta BPKAD Kabupaten Dompu sendiri.
Tim tersebut seharusnya tanggap dengan apa yang diperintahkan Bupati, karena itu menyangkut air yang merupakan sumber kehidupan masyarakat, dan apa yang dapat dilakukan oleh Direktur PDAM dengan anggaran minim hanya diberikan sebesar Rp.100 juta saja dari pengajuan Rp.800 sekian juta. Bahkan anggaran yang dititipkan di Dinas Kesehatan tersebut sampai sekarang belum juga direalisasikan pula.
"Yang kami ajukan saat itukan Rp.800 sekian juta tapi yang diberikan hanya Rp.100 juta saja oleh PPKAD. Anggaran itukan justeru sangat tidak cukup, bahkan sampai sekarang angka 100 juta itupun belum pula terealisasi,"ucap HDW.
Terkait hal itu, HDW meminta kepada BPKAD Kabupaten Dompu harus bertanggungjawab pula sebab, muncul nya persoalan ini karena minimnya anggaran yang diberikan sehingga tidak mampu untuk mengatasi keruhnya air karena air merupakan kebutuhan utama masyarakat dan PDAM ini bekerja untuk masyarakat saja.
"BPKAD seharusnya berpikir jernih dalam memberikan anggaran ke PDAM karena pekerjaan PDAM ini menyangkut kehidupan orang banyak yakni air. Kenapa dari angka 800 sekian juta justeru yang diberikan hanya Rp.100 juta saja, jelas anggaran itukan sangat tidak cukup,"pinta HDW.
Selain di BPKAD, PDAM juga telah mengajukan permintaan anggaran pula pada sejumlah instansi terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan BPBD Kabupaten Dompu, dengan total angka sebesar Rp.800.juta sekian itu, tapi yang diberikan hanya Rp.100 juta saja oleh BPKAD.
"Dengan anggaran Rp.100 juta itu, apa yang bisa dilakukan oleh seorang Direktur bahkan untuk menggaji karyawan saja kita upayakan semaksimal mungkin mendapatkan anggarannya,"cetus HDW.
"Terkait persoalan ini saya minta, jangan sampai saya di kambing hitamkan Pemerintah, sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam rapat RDP di ruang rapat DPRD Kabupaten Dompu sebelumnya, sebab saya sudah sampaikan semuanya bahwa PDAM membutuhkan anggaran besar untuk memaksimalkan air untuk kebutuhan masyarakat banyak,"tegasnya lagi.
Sementara Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp pribadinya Kamis (23/04/26), belum memberikan jawabannya."Sebentar saya masih sama BPK,"jawab Dae Roni singkat.(bersambung)
