Pembagian SK Honda 700 Guru Nuai Protes

Komisi III DPRD Dompu, Muh. Ikhsan, S.Sos (baju putih) di dampingi Sekretaris Dikpora Kabupaten Dompu dan Kabid saat dialog dengan guru honorer sebelum pembagian SK honda 700 guru.(foto : amin kasipahu/LS)

Dompu,-Pembagian SK Honda terhadap 700 guru honorer oleh pihak Dikpora Kabupaten Dompu NTB pada Kamis (25/11/2021) sekitar pukul 13.00 wita atau bertepatan dengan hari guru tersebut, ternyata nuai aksi protes dari sejumlah pihak.

Protes pertama muncul dari Arifudin. Pada media ini Arifudin mengaku bahwa TMT masuknya sebagai seorang guru yakni sejak tahun 2009 namun tidak terkafer sebagai peserta yang memperoleh SK Honda 700 guru honorer ini. Sedangkan rekan se profesinya yang TMT nya sama dengannya justeru dinyatakan lolos. Namun jika dilihat dari usia, maka rekannya yang lolos tersebut lebih tua darinya.

Menurut Arifudin, perekrutan 700 guru honorer yang dilakukan oleh tim verifikasi Dikpora Kabupaten Dompu dinilai tidak sesuai mekanisme yang ditetapkan, pasalnya dari sejumlah guru yang namanya terkafer dalam penerima SK honda itu diduga bermain pada SK kepala sekolah yang TMT masuknya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

"Dikpora harus kembali verifikasi faktual untuk mengecek kebenaran SK nya, jangan sampai SK yang diajukan itu tidak sesuai dengan kebenarannya,"ujar guru yang mengajar pada Kecamatan Kilo ini saat dimintai keterangan nya oleh Lintas Samudera.com.

Sedangkan protes kedua muncul dari seorang aktivis ternama di Kabupaten Dompu, Romo Sasultan. Saat dialog terbuka dengan anggota DPRD Dompu, Muhammad Ikhsan, S.Sos, Romo meminta agar Dikpora Kabupaten Dompu menunda sementara rencana pembangian SK dimaksud dengan Jedah waktu sekitar satu bulan.

Itu dikatakan Romo, agar tim verifikasi Dikpora Kabupaten Dompu dapat melakukan verifikasi secara faktual terhadap seluruh berkas 700 guru honorer yang dinyatakan lolos tersebut ke sekolah masing-masing, guna membuktikan kebenaran dari berkasnya karena diduga kuat dari 700 guru yang lolos tersebut diindikasikan terdapat sejumlah berkasnya guru yang diduga di manipulasi dalam hal ini penerbitan SK nya oleh kepala sekolah.

"Jika penyerahan SK harus dilakukan Kamis ini maka kami menduga ada yang tidak beres pada semua ini. Saya akan melacak sejumlah berkas oknum guru yang diduga memanipulasi SK nya oleh kepala sekolah,"kata Romo.

Terkait hal itu, Komisi III DPRD Dompu, Muhammad Ikhsan, S.Sos menjelaskan, SK tersebut harus diserahkan oleh Dikpora Kabupaten Dompu hari ini juga dan jika ditemukan dugaan manipulasi berkas oleh oknum guru dari 700 orang ini maka SK honda oknum guru tersebut akan dicabut kembali dan namanya akan dicoret alias digugurkan dan akan digantikan oleh guru lain nya yang memang layak serta yang lama mengabdi.

"Dikpora tidak bisa lagi menunda penyerahan SK ini karena tadi sudah menjadi kesepakatan bersama dalam dialog dengan teman-teman Figur Dompu. Dan jika SK ini tidak diserahkan hari ini juga maka itu semua akan menjadi masalah lagi karena sudah kesepakatan dalam dialog saat diruangan kadikpora,"jelas Ikhsan.

Terkait hal itu, Kadipora Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd melalui dialog dengan Figur Dompu dalam ruangannya menyatakan, verifikasi 700 guru honorer ini sudah sesuai mekanisme dan berkasnya dinyatakan valid.

"Seluruh tim verifikasi sudah bekerja sesuai mekanisme yang berlaku,"ujarnya.(amin)