Dompu,- Ada apa dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Dompu. Dinas ini terindikasi mempersulit pencairan anggaran Pokir untuk media yang disalurkan oleh DPRD Kabupaten Dompu senilai Rp.150 juta melalui APBD Murni tahun 2024.
Bedasarkan informasi yang diperoleh Wartawan dari Diskominfo Kabupaten Dompu bahwa anggaran bisa dicairkan jika berkas 30 media sudah terkumpul semua, sementara media yang sudah mengumpulkan berkas pencairannya sudah sekitar 20 media.
"Kami menduga bahwa Diskominfo Kabupaten Dompu ini sengaja mempersulit pencairan dana pokir untuk media. Pertanyaannya, kenapa Dinas setempat harus menunggu pengajuan pencairan yang lainnya lagi sementara sekitar 20 media sudah mengajukannya,"ujar Supriadin Wartawan Info Bima.com yang dibenarkan oleh puluhan Wartawan.
Kata Din, tujuannya mempercepat mengajukan berkas persyaratan pencairan anggaran itu ke Diskominfo karena memang sudah saatnya dan anggaran itu merupakan kebutuhan Wartawan dan yang harusdiketahui bahwa anggaran tersebut bukan bersumber dari Diskominfo tapi dari pokir DPRD Dompu.
Sebelumnya, proses pencairan ini tidak biasa dilakukan dan harus memenuhi jumlah yang ditargetkan Diskominfo sendiri tapi tergantung berapa media yang sudah mengajukan maka langsung diproses dan direalisasikan. Tapi tahun ini justeru beda yang diterapkan oleh Dinas terkait, yang semuanya tidak diketahui oleh Wartawan sebelumnya.
Tak hanya itu, lanjut Din, Pokir yang disalurkan oleh anggota DPRD Dompu tersebut hanya diperuntukan media dengan nominal masing-masing diratakan senilai Rp 2,5 juta per media, justeru oleh Diskominfo diduga kuat disunat besar anggaran itu sekitar Rp. 600 ribu tanpa ada koordinasi dengan media maupun dengan DPRD Dompu sebelumnya.
"kita mendapat info dari mereka (Diskominfo, red) kita hanya menerima Rp 1,9 juta saja, jadi potongan sebanyak Rp 600 ribu. Potongan ini untuk apa, dan untuk siapa, ini masuk kategori pungli,"ujarnya.
Secara terpisah, Ketua DPRD Dompu H. Andi Bachtiar, A.Md.Par saat dikonfirmasi via jejaring media sosial WhatsApp mengatakan, tidak ada potongan kecuali pajak.
"Tidak ada potongan, itu murni kerja sama dengan teman-teman media, jika memang ada potongan sebesar itu, secara tidak langsung Diskominfo sengaja ingin membatasi hubungan kerja sama yang selama ini dibangun,"tegas Ketua DPRD Dompu.
Hingga berita ini diturunkan, pencairan anggaran Pokir yang dikeluhkan oleh sejumlah wartawan dan pimpinan media belum juga ada respon baik dari Diskominfo Kabupaten Dompu bahkan Dinas setempat bersih kukuh menunggu 30 media yang masukan berkas.(amin)
