Gubernur NTB mencatat sejumlah poin penting saat menerima jajaran pengurus FKP3A NTB dalam pertemuan diruang kerjanya.
Mataram, Lintassamudera.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai ujung tombak pengelolaan irigasi dan ketahanan pangan. Komitmen itu disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka audiensi Forum Komunikasi P3A (FKP3A) NTB di ruang kerjanya, Senin (01/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyatakan kesediaannya menjadi Pembina Utama FKP3A NTB. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan P3A selaras dengan tiga program unggulan pemerintah daerah: penuntasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata. Sebagai simbol komitmen, Gubernur mengenakan seragam FKP3A yang diserahkan langsung oleh pengurus forum.
“Ini adalah simbol apresiasi yang tulus dari para pekasih dan P3A, bukan soal nilai materinya,” ujar Gubernur saat mengenakan seragam tersebut.
Gubernur meminta FKP3A terlibat aktif memberikan masukan teknis terhadap pengelolaan irigasi, bukan hanya pada tataran administratif. Ia menugaskan Bappeda NTB, Dinas PUPR NTB, Dinas Pertanian NTB, akademisi, tenaga ahli irigasi, serta instansi terkait lainnya untuk menindaklanjuti seluruh poin hasil audiensi. Mulai 2026, FKP3A akan dilibatkan secara resmi dalam Musrenbang tingkat kabupaten dan provinsi.
Masalah di Lapangan: Sedimentasi, Jaringan Tua, dan Hulu Rawan Longsor
Dalam audiensi, perwakilan P3A dari berbagai kabupaten menyampaikan sejumlah persoalan krusial.
Sekretaris FKP3A Dompu, Burhan, menjelaskan bahwa saluran sekunder di wilayahnya mengalami sedimentasi berat setiap musim hujan. Kondisi ini diperparah oleh pembukaan lahan jagung di hulu yang menyebabkan batu, kerikil, dan pasir turun ke saluran irigasi.
“Jika irigasi tidak berfungsi, target swasembada pangan otomatis tidak bisa tercapai,” katanya.
Ketua FKP3A Sumbawa, Yakub, menegaskan perlunya rehabilitasi menyeluruh pada jaringan irigasi yang sudah tua. “Apa pun bentuknya, jaringan ini harus segera diperbaiki agar program swasembada pangan bisa berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua GP3A Lombok Tengah, Baiq Ratna, menyebut kerusakan paling kritis berada di wilayah hulu di bawah lereng Rinjani. Sedimentasi di saluran induk hingga jaringan bawah belum pernah ditangani tuntas.
“Jika menunggu anggaran akhir 2026, itu terlambat. Perbaikan harus dimulai lebih awal,” katanya.
Perwakilan P3A Lombok Barat, Haji Riyamul, menambahkan bahwa banyak kontraktor proyek irigasi tidak melibatkan P3A dalam pengerjaan di lapangan. Ia berharap PUPR NTB turun langsung seperti Dinas Pertanian yang rutin mendampingi kelompok tani.
Gubernur Diminta Hadirkan Pola Pengelolaan yang Lebih Partisipatif
Ketua FKP3A NTB, Iwan Firmansyah, menyebut keputusan paling substansial dari Gubernur adalah keterlibatan P3A dalam pengelolaan operasional dan pemeliharaan irigasi secara partisipatif. Ia menyebut audiensi ini menjadi energi baru bagi pengurus P3A setelah “puluhan tahun dalam posisi yang lemah”.
“Audiensi ini sangat krusial karena ancaman hilangnya fungsi irigasi bisa menggagalkan ketahanan pangan dan memperlambat percepatan pembangunan menuju NTB Makmur Mendunia. Jika kerusakan irigasi tidak ditangani serius, dampaknya bisa melahirkan kemiskinan ekstrem,” tegas Iwan.
Sebagai tindak lanjut, FKP3A akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk menghimpun data irigasi selama dua tahun terakhir. Data tersebut akan diserahkan kepada Pemprov NTB sebagai bahan evaluasi dan penyusunan solusi konkret. Forum juga berharap pemerintah kabupaten/kota ikut mendukung tiga program unggulan Gubernur dan memberi atensi lebih besar terhadap penguatan kelembagaan P3A di daerah.
Pemerintah Tegaskan Peran Vital P3A dalam Menghindari Konflik Air
Kepala Bidang SDA PUPR NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menegaskan bahwa P3A adalah garda terdepan dalam menjaga aliran air hingga tingkat petani.
“Pembagian air yang adil tidak mudah. Tanpa orang-orang seperti mereka, konflik bisa terjadi,” katanya.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan NTB, Adhar Hakim, menyampaikan bahwa P3A membutuhkan dukungan kelembagaan dan regenerasi peran agar mampu menjawab tantangan masa depan.
Ia menegaskan pihaknya siap memfasilitasi kolaborasi P3A dengan PUPR, Dinas Pertanian, Bappeda, dan lembaga teknis lainnya.
Pesan Gubernur : Air Harus Adil sampai ke Petani
Gubernur Iqbal menutup audiensi dengan pesan kepada seluruh P3A di NTB agar tetap menjaga distribusi air secara adil hingga ke tingkat petani.
“Tetap semangat dalam mendistribusikan air dan mengelola irigasi secara partisipatif. Pemerintah akan mendukung agar ketahanan pangan NTB semakin kuat,” kata Gubernur.
Seragam FKP3A yang dikenakannya menjadi simbol nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola irigasi berbasis partisipasi petani. (winda/bgs)
