Sumbawa, lintassamudera.com — Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Wilayah Pulau Sumbawa yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprioritaskan penanganan ruas-ruas jalan kritis di tengah keterbatasan anggaran pemeliharaan tahun 2026.
Dari total sekitar 980 kilometer jalan yang menjadi kewenangan, pemeliharaan hanya didukung anggaran sekitar Rp 3 miliar.
Kepala BPJP Wilayah Pulau Sumbawa, Mustafa, S.T., M.T., mengatakan strategi penanganan difokuskan pada skala prioritas, terutama ruas yang berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Fokus kami pada penutupan lubang, perawatan drainase, pembersihan sedimentasi, serta pengendalian vegetasi agar jalan tetap dapat dilalui masyarakat,” ujar Mustafa saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (27/03/2026).
Ia menjelaskan, total jaringan jalan provinsi yang ditangani BPJP tersebar di lima daerah, yakni Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu.
“Total panjangnya sekitar 980 kilometer. Dengan keterbatasan anggaran, tentu tidak semua ruas bisa ditangani sekaligus, sehingga kami menetapkan prioritas,” jelasnya.
Mustafa menegaskan, penanganan difokuskan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dan berpotensi menghambat aktivitas masyarakat, terutama jalur distribusi hasil pertanian.
“Ruas yang tidak bisa dilalui atau sangat mengganggu mobilitas masyarakat menjadi prioritas utama,” katanya.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah Lenangguar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa, yang dikenal sebagai jalur vital namun kerap mengalami kerusakan berulang
Selain itu, sejumlah titik di wilayah Bima dan Dompu juga menjadi fokus penanganan, terutama daerah yang rawan genangan dan longsor seperti Parado.
Menurut Mustafa, salah satu penyebab utama kerusakan jalan bukan hanya kondisi permukaan, tetapi juga sistem drainase yang belum optimal.
“Banyak genangan terjadi bukan semata karena jalannya rendah, tetapi karena saluran pembuangan air tidak berfungsi dengan baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, faktor alam menjadi tantangan besar dalam pemeliharaan jalan di Pulau Sumbawa.
“Intensitas hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang labil, serta adanya pergerakan air di bawah permukaan, menyebabkan kerusakan jalan terjadi berulang,” jelasnya.
Kondisi geografis tersebut membuat sejumlah ruas membutuhkan penanganan lebih intensif dan berkelanjutan.
Gotong Royong Jadi Solusi Sementara
Di tengah keterbatasan anggaran, BPJP juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam penanganan darurat di lapangan.
“Kami membangun gotong royong bersama masyarakat untuk penanganan sementara, seperti menimbun jalan longsor agar tetap bisa dilalui,” tuturnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, terutama dalam pengangkutan hasil pertanian.
Terkait kualitas pekerjaan, BPJP memastikan pengawasan dilakukan secara internal.
“Ada tim supervisi dari balai yang melakukan pengecekan di lapangan, serta pengawasan dari dinas terkait,” katanya.
Ia menegaskan, BPJP berfokus pada pemeliharaan rutin, sementara pekerjaan struktural menjadi kewenangan Dinas PUPR-PKP Provinsi NTB melalui bidang Bina Marga.
Di sisi lain, BPJP juga melakukan kegiatan penataan infrastruktur ringan di wilayah perkotaan, salah satunya melalui gotong royong pengecatan median jalan di Kota Bima menjelang peringatan hari jadi daerah tersebut.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan estetika jalan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas publik.
Mustafa mengakui, tingkat kemantapan jalan di Pulau Sumbawa mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
“Beberapa tahun lalu kemantapan jalan berada di kisaran 80 persen lebih, namun saat ini turun menjadi sekitar 60–70 persen,” ujarnya.
Penurunan tersebut dipengaruhi keterbatasan anggaran dan kondisi cuaca ekstrem.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, BPJP menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga aksesibilitas jalan bagi masyarakat.
“Kami akan terus memantau kondisi di lapangan dan menangani berdasarkan skala prioritas agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga konektivitas wilayah, khususnya pada kawasan produksi pertanian yang bergantung pada kelancaran akses jalan. (bgs)
