Sekretaris Desa Labruk Kidul, Samsul Huda. (Bagus/Lintas Samudera)
Lintassamudera.com - Keterbatasan anggaran membuat tidak semua program yang diusulkan masyarakat dapat direalisasikan oleh Pemerintah Desa Labruk Kidul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Kondisi ini mendorong pemerintah desa untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan, dengan fokus pada pelayanan publik dan kebutuhan yang paling mendesak.
Kepala Desa Labruk Kidul melalui Sekretaris Desa, Samsul Huda, menyampaikan bahwa pengelolaan dana desa tetap mengacu pada ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku. Namun, adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat membuat desa perlu menyelaraskan kembali prioritas pembangunan.
“Secara prinsip kami tetap melaksanakan sesuai aturan. Ketika ada penyesuaian anggaran, kami juga harus menyesuaikan program yang dijalankan,” ujar Samsul Huda kepada wartawan, Senin (20/04/2026) siang.
Ia menuturkan, perencanaan pembangunan desa tetap berangkat dari aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa (musdes), masukan tokoh masyarakat, hingga dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan APBDes.
“Program yang dijalankan tetap berbasis kebutuhan masyarakat agar manfaatnya bisa langsung dirasakan,” jelasnya.
Sejumlah program yang telah berjalan, lanjutnya, dinilai memberikan dampak nyata bagi warga. Di antaranya program sertifikasi tanah melalui PTSL (Prona) serta pembangunan fasilitas umum seperti lapangan desa.
“Kalau program berasal dari kebutuhan warga, dampaknya memang lebih terasa,” ungkapnya.
Dalam evaluasi program tahun 2024–2025, pemerintah desa menghadapi keterbatasan dalam merealisasikan seluruh rencana. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian anggaran, termasuk adanya program yang menyerap porsi anggaran cukup besar.
“Dengan kondisi itu, kami harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas,” terangnya.
Meski demikian, aspek transparansi tetap dijaga. Pemerintah desa membuka akses informasi anggaran kepada masyarakat melalui papan informasi publik serta mekanisme pelaporan berjenjang.
“Setiap penggunaan anggaran kami sampaikan secara terbuka. Pengawasan juga dilakukan melalui kecamatan, inspektorat, hingga dinas terkait,” tambahnya.
Untuk tahun berjalan, Pemdes Labruk Kidul menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Sementara program pembangunan lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
“Pelayanan publik menjadi fokus utama. Untuk pembangunan fisik, tentu menyesuaikan dengan kondisi anggaran,” katanya.
Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, hingga saat ini masih dalam tahap persiapan. Desa menghadapi kendala pada ketersediaan lahan yang sesuai dengan kriteria.
“Dari sisi SDM kami siap, tetapi untuk lahan yang memenuhi persyaratan masih dalam proses pencarian,” tandasnya.
Ia menambahkan, karena program tersebut belum berjalan, dampak ekonominya bagi masyarakat belum dapat dinilai secara langsung.
“Kami belum bisa mengukur manfaatnya karena memang belum terealisasi,” imbuhnya.
Dalam menjaga kepercayaan publik, pemerintah desa terus mengedepankan transparansi dan komunikasi aktif melalui RT/RW serta forum pertemuan warga.
“Kami rutin menyampaikan rencana dan realisasi program agar masyarakat tetap mengetahui perkembangan desa,” paparnya.
Pemerintah Desa Labruk Kidul berharap masyarakat tetap berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sekaligus memahami kondisi anggaran yang ada agar program dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kami optimistis dengan dukungan masyarakat, program desa tetap bisa berjalan dan memberi manfaat,” pungkasnya. (sr)
