Sekertaris Desa Jamu, Zainuddin HAB. (Bagus/Lintas Samudera)
Sumbawa, lintassamudera.com — Pemerintah Desa Jamu, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, memastikan pelayanan publik kembali berjalan normal pasca libur panjang Idulfitri 2026. Namun, pemangkasan anggaran dana desa menjadi tantangan serius dalam merealisasikan program pembangunan.
Sekretaris Desa Jamu, Zainuddin HAB, mengatakan sejumlah program tetap dijalankan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
“Alhamdulillah, pelayanan publik sudah kembali normal. Kami tetap menjalankan program seperti BLT dan bantuan sosial lainnya,” ujar Zainuddin diruang kerjanya, Rabu (25/03/2026).
Ia menjelaskan, program yang saat ini berjalan merupakan kelanjutan dari perencanaan sejak tahun 2024 hingga 2025. Namun, pengurangan dana desa membuat sejumlah program harus disesuaikan.
“Dengan adanya pemangkasan anggaran, kami menjalankan program sesuai kemampuan desa. Beberapa perencanaan yang sudah matang terpaksa tertunda,” jelasnya.
Untuk tahun anggaran 2026, Desa Jamu menerima dana desa sekitar Rp300 juta lebih.
“Kurang lebih di kisaran Rp300 juta per desa,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, Pemdes Jamu tetap memprioritaskan sektor strategis, khususnya infrastruktur pertanian.
“Mayoritas masyarakat adalah petani, sehingga jalan usaha tani dan sarana pendukung menjadi prioritas utama,” terangnya.
Selain infrastruktur, pemerintah desa juga fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pelayanan sosial. Pemdes bahkan melibatkan kelompok tani dalam perencanaan program agar tepat sasaran.
“Kami duduk bersama kelompok tani agar program benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat mulai meningkat. Warga bahkan turut berkontribusi melalui iuran kelompok untuk memperbaiki akses pertanian.
“Masyarakat mulai mengambil peran, terutama untuk akses jalan usaha tani,” ucapnya.
Namun demikian, sejumlah program belum berjalan optimal, seperti pembangunan irigasi dan gedung serbaguna.
“Masih banyak yang belum tuntas karena keterbatasan anggaran,” tandasnya.
Ia mengakui, pemangkasan anggaran berdampak pada target RPJMDes yang seharusnya selesai dalam lima tahun.
“Banyak program yang tertunda, termasuk penataan lingkungan desa,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemdes Jamu berupaya mencari solusi dengan membuka peluang kerja sama dengan investor serta menghidupkan kembali semangat gotong royong.
“Kami harus memutar otak, termasuk menjalin komunikasi dengan investor,” katanya.
Dalam hal transparansi, Pemdes memastikan informasi anggaran dan program disampaikan melalui berbagai kanal.
“Kami sampaikan melalui musyawarah desa, masjid, media sosial, hingga baliho,” jelasnya.
Di akhir, ia menegaskan komitmen pemerintah desa untuk tetap menjalankan program secara maksimal.
“Kami mengajak masyarakat kembali menghidupkan gotong royong. Pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada dana desa,” pungkasnya. (bgs*)
