Dompu,-Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemda) dan DPRD Dompu NTB mendapat sorotan tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Dompu Raya menilai bahwa Pemda dan DPRD Dompu belum secara maksimal dalam mengawasi harga gabah serta pengelolaan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Bupati Dompu pada Rabu (1/4/2026) tadi, massa HMI MPO Cabang Dompu berorasi secara bergantian dalam menyampaian berbagai persoalan krusial tanpa solusi nyata.
Massa aksi menegaskan bahwa potensi besar sektor pertanian Dompu belum diimbangi dengan kebijakan dan pengawasan yang berpihak pada petani.
Selama setahun terakhir, sejumlah masalah dinilai semakin mencolok mulai dari lemahnya kontrol terhadap program Pemerintah, distribusi hasil pertanian yang tidak merata, hingga kondisi infrastruktur jalan ekonomi yang rusak dan menghambat aktivitas warga.
"Situasi ini diperparah dengan dugaan praktik curang oleh sejumlah gudang swasta yang dinilai merugikan petani secara langsung,"tegas orator HMI MPO ini.
Selain itu, massa juga menilai bahwa peran BULOG yang belum optimal dalam menyerap hasil produksi petani. Akibatnya, petani kerap kesulitan memperoleh harga gabah yang layak dan stabil.
Kondisi ini tidak lepas dari lemahnya fungsi pengawasan DPRD dan Pemerintah Daerah. Padahal, kedua lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan berjalan transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Massa aksi mendesak kepada DPRD Dompu untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh program Pemerintah Daerah, juga segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang swasta yang diduga melakukan praktik merugikan petani.
HMI MPO juga menuntut optimalisasi peran BULOG dalam menyerap hasil pertanian masyarakat serta percepatan perbaikan infrastruktur jalan ekonomi guna memperlancar distribusi hasil panen.
Gelombang kritik ini menjadi sinyal serius bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Dompu. Respons cepat dan langkah konkret kini dinantikan, di tengah meningkatnya tuntutan publik akan tata kelola Pemerintahan yang lebih transparan dan berkeadilan.(Amin)
